IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin mengatakan peminat program studi manajemen haji dan umrah cukup tinggi. "Namun karena kuota penerimaan mahasiswa baru dibatasi, sehingga hanya satu kelas saja setiap tahunnya dengan jumlah maksimal 45 orang," jelas dia kepada Republika.co.id, Selasa (7/8).
Pasar untuk bekerja di bidang ini sangat terbuka. Setiap tahun, pasar pasti membutuhkan pembimbing ibadah haji dan tenaga haji profesional serta pemandu perjalanan seperti mutawif yang mumpuni. Dia mengatakan, saat ini tenaga ahli terkait itu belum ada. Petugas haji hanya diambil dari orang yang berpengalaman haji.
Padahal seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu sumber daya manusia yang mumpuni dan memahami manajemen haji dan umrah, termasuk aspek syariahnhya. Sehingga nilai investasi memiliki nilai manfaat tinggi.
Saat ini, Ade mengatakan, di universitas yang penting adalah program studi. Karena untuk menjadi fakultas perlu ada kajian dan studi kelayakan. Ade yang juga dosen Manajemen Haji dan Umrah UIN Syarif Hidyatullah mengatakan saat ini tak hanya universitasnya yang memiliki prodi ini. UIN Semarang, Yogjakarta, Riau dan Bandung juga telah mengembangkan prodi ini.
Baca: Pemerintah Harus Prioritaskan Legalitas Prodi Manajemen Haji
Namun hingga saat ini legalitas dari Kemenag belum mereka dapatkan. Dia berharap tahun depan prodi ini dapat diresmikan oleh pemerintah dan dapat dibentuk di seluruh UIN.
Menurut Ade, untuk meresmikan prodi ini butuh audiensi dengan masyarakat karena membutuhkan kesesuaian dan kebutuhan pasar. Jika pemerintah tak lekas memberikan stimulus, maka PTKI negeri ini akan tertinggal oleh universitas swasta.
Tak hanya haji dan umrah, mereka juga memiliki mata kuliah mengenai wisata halal. Setelah mereka lulus dari universitas, maka langkah selanjutnya mereka dapat melakukan sertifikasi. Sehingga petugas haji setara dengan pekerja profesi lainnya seperti dokter, bidan dan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
