IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi berharap kepada Kementerian Agama untuk memperbanyak Satgas Umrah tersebut.
"Sebaiknya diperketat dan diperbanyak. Tidak hanya Jakarta dan kota besar, tapi juga di kota-kota lain tempat embarkasi keberangkatan maupun dari kota-kota tempat asal umrah," ujar Syam saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (6/11).
Syam mengatakan, dengan memperbanyak Satgas di daerah-daerah tersebut diharapkan penyelenggara umrah yang tidak memiliki izin bisa segera dicegah untuk memberangkatkan calon jamaahnya. Karena itu, kata dia, jika perlu Satgas umrah itu juga ditempatkan di Arab Saudi untuk mengawasi pelayanan yang diberikan penyelenggara umrah.
"Begitu dengan pada saat pelaksanaan di embarkasi jangan sampai ada yang menyelenggarakan tanpa izin," ucap Syam.
Syam menuturkan, sebenarnya Satgas Umrah tersebut sudah direncanakan Kementerian Agama sejak dua tahun lalu. Hanya saja, kata dia, selama ini Kemenag masih menunggu anggaran dan keputusan-keputusan yang terkait dengan kesiapan Satgas.
Untuk mengawasi penyelenggaraan umrah, Kemenag sendiri sebelumnya telah membentuk Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus, serta telah meluncurkan sistem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji (Sipatuh). Namun, menurut Syam, hal itu belum cukup untuk mengatasi persoalan umrah di Indonesia.
"Justru Kemenag saja tidak cukup, makanya mereka mengajak kementerian terkait, yang di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, supaya apabila indikasi kesalahan dalam penyelenggaraan umrah itu bisa langsung ditindak tanpa harus ada yang melaporkan dulu atau ada korban dulu," kata Syam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
