IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Tanggal 17 Desember menjadi hari pertama diberlakukannya kebijakan wajib biometrik bagi pengurusan visa umrah. Pemerintah dan Asosiasi mesti meminta kepada Saudi kebijakan itu tidak dilanjutkan karena dinilai merepotkan.

"Yang terpenting saat ini bagaimana visa biometrik yang diberlakukan besok Senin tidak dilanjutkan. Kebijakan itukan menyulitkan orang," kata pemerhati Umrah dan Haji Mahfud Junaedi saat berbincang dengan Republika.co.id, Jumat (14/12).

Mahfud yang juga menjabat Dewan Penasihat Amphuri ini menyarankan Pemerintah RI mesti tegas kepada Pemerintah Saudi. Jika Saudi tidak mencabut semua kebijakan-kebijakan yang dinilai menyulitkan jamaah umrah dan haji Indonesia maka Pemerintah RI harus mengajak asosiasi kompak mengeluarkan somasi. "Mestinya pemerintah nganjurin kepada asosiasi-asosiasi mulai Senin boikot, tidak ada umrah," katanya.

Mahfud memastikan Saudi akan gentar dengan ancaman itu. Meski negara kaya, dia mengatakan,  Saudi tetap tidak ingin kehilangan pemasukan dari Indonesia di bidang umrah dan haji. Apalagi dengan jumlah jamaahnya tertinggi dibanding dengan negara-negara lain.

"Karena kita dipersulit kita sepakat tidak kirim dulu jamaah haji. Pasti mati semua orang Arab di sana," katanya ancaman itu bukan bentuk arogansi tapi sebagai bentuk bargaining pemerintah Indonesi terhadap pemerintah Saudi demi membela kepentingan jamaah Indonesi.

Mahfud menilai atura visa biometrik merupakan akal-akalan pihak konsorsium dengan pihak kedutaan Arab Saudi. Karena kenapa, meski telah dilakukan rekam sidik jari dan retina mata jamaah akan diperiksa lagi ketika sampai di bandara oleh petugas imigrasi Saudi.

"Ini permainan swasta yang bisa deketin kedutaan dan juga oknum di Saudi sehingga menunjuk dia. Ini tidak benar, sekarang balasannya asosiasi mesti kompak semua tidak ngirim, batalin, terus tidak ada keberangkatan umrah," katanya. Dia menegaskan, sebagai negara besar Indonesia jangan mau dipermainkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika