IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Haji dan Umrah, Ade Marfuddin menyambut baik rencana penambahan layanan konsumsi jamaah haji di Makkah, Arab Saudi. Rencana itu dinilai dapat menjadi solusi dari kesulitan jamaah.
"Jamaah haji menjadi mendapat kesulitan, mereka harus mencari makan di luar hotel, dan itu belum siap, toko-toko belum buka, jamaah haji juga belum tahu di mana beli makanan sehingga ini menjadi masalah," kata Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia ini kepada Republika, Kamis (3/10).
Ade mengungkap, di lapangan bahwa banyak jamaah haji Indonesia yang mengeluh saat layanan konsumsi diberhentikan saat sebelum dan setelah puncak haji. Sehingga hal ini menjadi masalah bagi jamaah haji yang sudah terbiasa mendapatkan konsumsi sejak awal.
Ade pun memberikan solusi untuk masalah tersebut. Menurut dia sebaiknya jamaah haji tetap mendapatkan layanan konsumsi secara penuh setiap hari selama di Makkah.
Sejauh ini alasannya pihak penyelenggara katering tidak bisa menyediakan konsumsi secara penuh karena masalah teknis. Seperti masalah jalan yang macet menjelang puncak haji sehingga sulit mengantarkan makanan sampai ke hotel.
"Saya kira masalah teknis itu bisa dibicarakan di tingkat pengelola maktab atau hotel, di hotel yang ditempati jamaah haji memiliki dapur dan tempat makan, menurut saya pemerintah menawarkan pihak hotel atau maktab untuk membuka warung makan di situ," ujarnya.
Ade mengatakan, jika pihak maktab atau hotel dapat memberikan layanan konsumsi untuk jamaah, maka akan sangat memudahkan jamaah saat layanan konsumsi diberhentikan. Dia juga mengaku telah bertanya kepada beberapa maktab dan pemilik hotel mengenai kesediaan mereka membuka layanan makan.
Ade menyampaikan, pihak maktab dan hotel siap jika ditunjuk oleh penyelenggara haji Indonesia untuk memberikan layanan konsumsi selama layanan katering diberhentikan menjelang dan sesudah puncak haji.
"Nanti penyelenggara haji yang akan membayar layanan konsumsi yang diberikan pihak maktab atau hotel, tapi kalau tidak sanggup membayarnya biar jamaah haji yang membayarnya," ujarnya.
Jadi solusinya, ia menerangkan, pemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan makan jamaah menggunakan jasa maktab atau hotel selama layanan katering diberhentikan. Jika pemerintah Indonesia tidak memiliki anggaran untuk itu, maka biarkan jamaah haji yang membayar makanan yang mereka beli dari pihak hotel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika