IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji, Joko Asmoro, mengungkapkan potensi kerugian penjualan tiket perjalanan umroh sebagai dampak penghentian sementara ibadah tersebut oleh pemerintah Arab Saudi, mencapai 2 hingga 2,5 triliun rupiah.
"Karena biaya umroh itu Rp 20 juta dan ada 100 ribuan jamaah itu harus di-reschedule," kata Joko Asmoro di Jakarta, Sabtu (28/2).
Dia mengatakan, kerugian juga dirasakan para tenaga kerja biro perjalanan haji dan umroh. Beruntung semua pihak termasuk para jamaah dapat mengerti kondisi yang terjadi saat ini.
Agen perjalanan bersama pemerintah berupya akan melajukan penjadwalan ulang keberangkatan calon jamaah ke tanah suci.
Lebih lanjut, Joko mengungkapkan, saat ini ada sekitar 50 ribu jamaah yang sudah mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi.
Dia mengatakan, hal tersebut akan menjadi masalah mengingat masa berlaku visa hanya 14 hari. Visa kembali harus diperpanjang jika masa berlakunya sudah hangus. Lanjut dia, perpanjangan visa tersrbut tentu harus mengeluarkan biaya berkisar antara 190 hingga 200 dolar Amerika Serikat (AS).
Joko mengungkapkan, berdasarkan catatatan, ada 2.393 jamaah yang gagal berangkat dari bandara Soekarno-Hatta menuju ke tanah suci. Sementara ada 1.685 jamaah lainnya yang sudah bertolak dari Jakarta namun tidak bisa masuk ke Arab Saudi dan tertahan di negara transit.
Joko mengatakan, saat ini masih tersisa 400 dari 1.685 jamaah yang masih menunggu jadwal keberangkatan dari Istanbul, Turki sebagai negara transit. Angka itu, sambung dia, ditambah 122 jamaah yang saat ini juga masih 'tersangkut' di Yordania.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, memastikan bahwa seluruh jamaah yang tidak bisa pergi saat ini akan dilakukan penjadwalan ulang keberangkatan menuju tanah suci. Dia mengatakan, pemerintah juga akan menganalisis seluruh potensi hambatan kebersngkatan tersebut.
Dia mengakui bahwa saat ini mayortias kendala penjadwalan ulang adalah masa berlaku dan biaya pembuatan visa.
Dia menegaskan, pemerintah Indonesia akan meminta pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan besar mereka di Jakarta untuk menggratiskan biaya pembuatan visa bagi para jamaah.
"Jadi yang sudah pernah dapat visa itu karena lewat waktu akhirnya batal akan kami perjuangkan supaya gratis, karenakan duitnya sudah masuk jadi digratiskan saja nggak perlu bayar lagi," katanya.
Dia mengungkapkan, pemerintah akan mendata ulang para jamaah yang sudah mendapatkan visa bamun gagal berangkat. Kendati, dia tidak menjamin, negosiasi yang akan dilakukan itu akan disetujui pemerintah Arab Saudi.
"Insya Allah bisa gratis, karena Saudi juga paham bahwa inikan kebijakan mereka kami upayakan nanti akan kami lobi dan negosiasikan," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi menelurkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan umroh akibat kekhawatiran potensi penyebaran virus Covid-19 alias Corona. Penangguhan sementara akses umrah akibat virus Corona itu diterapkan tidak hanya bagi jamaah Indonesia tapi berlaku secara global.
Menteri Agama Fachrul Razi telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian, asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), maskapai penerbangan, dan pihak terkait dalam rangka penanganan jamaah umroh pascaadanya kebijakan penghentian sementara kegiatan umroh oleh Arab Saudi.
Ada sejumlah poin yang ditekankan Menag kepada PPIU, maskapai penerbangan dan pihak terkait lainnya dalam menyikapi situasi saat ini. Menag meminta pihak penyelenggara umroh agar memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jamaah umroh yang terdampak pembatalan keberangkatan umroh, bahwa keputusan Saudi itu demi keselamatan umat dan jamaah itu sendiri.
Dia juga meminta PPIU agar melakukan penjadwalan dan menegosiasi ulang dengan penyedia layanan di Arab Saudi, baik itu terkait akomodasi atau hotel, konsumsi, transportasi darat, dan layanan lainnya. Keberangkatan umroh akan dilakukan kembali setelah pemerintah Saudi mencabut kebijakannya tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika