IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Penangguhan kunjungan ke Arab Saudi termasuk bagi jamaah ibadah umroh, menimbulkan sejumlah masalah di Indonesia. Maka dari itu, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ina Amina meminta pemerintah memberi jaminan bagi jemaah umroh Indonesia.

"Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama terus kita dorong agar bergerak cepat memastikan hak para jamaah umrah bisa didapatkan" ujar Ina kepada wartawan, Sabtu (29/2).

Ia meminta pemerintah, untuk tidak lagi menarik pungutan bagi jemaah. Sebab, nasibnya untuk ibadah umroh masih terkatung-katung menunggu kebijakan dari Arab Saudi.

"Jangan sampai ada potongan biaya karena masalah ini (penangguhan keberangkatan). Saya wanti-wanti jangan ada pungutan liar di luar ketetapan biaya layanan umroh. Hak jamaah tetap, tidak boleh ada yang berubah," ujar Ina.

Kementerian Agama juga diminta untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Khususnya dalam mendapatkan kepastian jadwal baru keberangkatan.

"Pastikan masalah penangguhan ini sampai kapan, yang perlu reschedule bisa segera berangkat, yang akan berangkat juga dapat kepastian. Ini kan soal ibadah, jadi tidak bisa main-main," ujar Ina.

Diketahui, Arab Saudi akhirnya mengeluarkan kebijakan barunya akan wabah corona. Untuk melindungi negaranya, Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan melarang jemaah umroh masuk Arab Saudi.

"Arab Saudi telah menangguhkan masuknya orang-orang yang ingin melakukan umrah atau mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Arabnews, Kamis (27/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika