REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perjalanan haji dan umroh musim depan akan naik 30-50% karena kenaikan PPN di Arab Saudi dan biaya tambahan terkait protokol kesehatan. Hal ini dikatakan Ketua Asosiasi Perjalanan Haji dan Umrah Indonesia (SAPUHI), Syam Resfiadi Sapuhi
"Akan ada biaya yang lebih tinggi untuk setiap komponen, seperti tiket pesawat, hotel, sewa tenda di Arafah dan Mina, transportasi bus, tes swab Covid-19 dan sebagainya," kata Syam, yang juga pemilik Patuna Travel seperti dilansir Salaam Gateway, Senin (3/8).
Arab Saudi meningkatkan pajak pertambahan nilai dari 5% menjadi 15% mulai Juli. Kerajaan menangguhkan semua perjalanan umroh sejak 27 Februari sebagai bagian dari upaya untuk membatasi penyebaran virus corona.
Mereka juga menghentikan semua penerbangan internasional sejak Maret, memaksanya untuk mengadakan haji yang secara substansial diperkecil dari sekitar 1.000 jamaah yang telah tinggal di Kerajaan.
Syam mengharapkan Arab Saudi untuk membuka kembali musim haji tahun depan, pada 2021, dan agar industri pulih pada 2022.
Ia menghargai insentif pajak yang baru-baru ini diumumkan oleh pemerintah Indonesia, dari potongan PPN 1% seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 / 2020. Namun, ia menambahkan, inisiatif tersebut hampir tidak berdampak. Misalnya, untuk paket umrih dengan harga 28 juta rupiah ($ 1.917), diskon akan menghasilkan pengurangan 280.000 rupiah dan tidak akan benar-benar membuat terasa dibandingkan dengan kenaikan besar dalam PPN yang dikenakan oleh Arab Saudi.
"Daripada insentif pajak seperti itu, saya pikir itu lebih berguna jika pemerintah atau Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) mengembalikan dana setoran untuk jamaah haji dan umroh yang dibatalkan kepada kami sehingga kami dapat menyimpannya di bank-bank Islam karena mereka memberikan hasil investasi yang lebih tinggi. Pemberi pinjaman memberi kami hasil investasi 2% per tahun, dibandingkan dengan 1% BPKH per tahun. Pada akhirnya, para peziarah akan menerima lebih banyak manfaat,” tambahnya.
Irfan Setiaputra, CEO maskapai nasional Garuda Indonesia mengatakan kepada Salaam Gateway bahwa maskapai tidak akan mempersulit proses pengembalian uang tiket dan penjadwalan ulang penerbangan untuk jamaah haji.
Dia menambahkan bahwa Garuda juga menunggu kabar dari Arab Saudi karena tidak ada penerbangan yang bisa dijadwalkan tanpa mengetahui kapan Kerajaan akan mencabut larangan umroh dan terbuka untuk pengunjung internasional lagi.
"Kami hanya mempersiapkan penjadwalan ulang, tetapi kepastian penerbangan masih tunduk pada kebijakan Saudi," kata CEO Garuda.
Kementerian Agama Indonesia sudah mulai merencanakan musim haji berikutnya untuk hijriah tahun 1442. Pemerintah akan memprioritaskan keberangkatan haji dan umroh yang dibatalkan tahun ini, Oman Fathurahman, juru bicara kementerian mengatakan kepada Salaam Gateway.
"Kami sedang dalam diskusi awal tentang langkah-langkah yang perlu disiapkan setelah Arab Saudi membuka kembali pengunjung, mengidentifikasi potensi masalah teknis yang mungkin timbul dan memetakan mitigasi," kata Oman.
"Kita juga perlu menyiapkan dan menghitung ulang jumlah jamaah haji yang harus diprioritaskan untuk keberangkatan begitu Saudi dibuka kembali," tambahnya.
Oman mengatakan bahwa untuk haji terbatas tahun ini yang melibatkan sekitar 1.000 jamaah haji, 13 orang di antaranya adalah orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Mereka saat ini tinggal di beberapa kota termasuk Riyadh, Madinah, Yanbu, Makkah, Jeddah dan Al Khobar dan berasal dari latar belakang profesional yang berbeda, termasuk perawat dan guru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika