REPUBLIKA.CO.ID, -- Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa mereka "sangat khawatir" tentang meningkatnya ketegangan antara Yunani dan Turki di Mediterania timur. Dan meski UE telah memberlakukan larangan masuk dan pembekuan aset pada dua eksekutif energi Turki, mereka juga masih menyerukan dialog.
"Perkembangan terakhir sangat mengkhawatirkan," kata juru bicara urusan luar negeri Komisi Eropa, Peter Stano.
Pada 11 Agustus, Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu mengatakan bahwa Turki akan mengeluarkan izin eksplorasi dan pengeboran gas di Mediterania timur. Akibatnya meningkatkan ketegangan Turki dengan Yunani. Stano kemudian mengatakan akan mengupayakan pertemuan darurat UE untuk mengatasi masalah tersebut.
Kedua sekutu NATO tersebut sangat tidak setuju tentang klaim mereka yang tumpang tindih atas sumber daya hidrokarbon di Mediterania timur. Çavuşoğlu pun telah mengatakan kapal eksplorasi Oruç Reis Turki akan melanjutkan pekerjaannya, yang oleh Yunani dianggap ilegal. Ankara juga akan mengeluarkan izin eksplorasi dan pengeboran seismik baru pada akhir Agustus.
"Tekad kami tidak tergoyahkan di sini," katanya kepada wartawan di Ankara. "Kami tidak akan berkompromi dengan cara apa pun dari ini."
Mendukung nada pantang menyerah Çavuşoğlu, Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki Fahrettin Altun tweet pada 11 Agustus lalu mengeluarkan rekaman video jet tempur Turki, kapal perang dan kapal eksplorasi yang dikerahkan di laut tersebut.
"Setiap tetes tanah air biru kita adalah suci," cuit Altun, mengacu pada doktrin yang diperjuangkan oleh komandan angkatan laut Turki baru-baru ini yang menyerukan Ankara untuk mengadopsi pendekatan yang lebih keras di perairan pantainya.
Turki mengatakan ia memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania timur tetapi terletak di jalur sempit air pantai dengan kehadiran banyak pulau kecil Yunani di dekat pantainya. Yunani dan negara-negara kawasan lainnya menolaknya dengan mengutip kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung demarkasi wilayah maritim mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika