IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Penandatanganan perjanjian merger antara tiga bank syariah nasional, yaitu PT BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah, harus memprioritaskan kepentingan dan keberpihakan terhadap UMKM.
"Dampak merger ketiga bank syariah ini harus signifikan terhadap kelangsungan UMKM yang jumlahnya di Indonesia mencapai 99,99 persen (64,2 juta unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 117 juta)," kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/10).
Anis menekankan merger tiga bank syariah BUMN ini harus menjadi bukti keberpihakan pemerintah yang jelas dan tegas kepada rakyat.
Ia mengemukakan bahwa dukungan kepada UMKM penting karena UMKM saat ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Lebih jauh Anis meminta pemerintah untuk menugaskan bank syariah hasil merger untuk membantu UMKM.
"Pemerintah dapat menugaskan bank syariah hasil merger, untuk memperhatikan sektor UMKM dan mengawal UMKM hingga mampu berdaya saing, dengan meningkatkan pembiayaan kepada UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas dari pengusaha mikro ke pengusaha kecil dan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha kelas menengah," ucapnya.
Anis berpesan kepada pemerintah, agar bank syariah hasil merger ini memiliki misi utama untuk menciptakan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih merata bagi rakyat, bukan hanya mengejar profit.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan Indonesia akan memiliki sebuah bank syariah nasional yang solid dan berkaliber global melalui proses bersejarah merger tiga bank syariah milik BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.
Penandatanganan CMA Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN melibatkan PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Penandatanganan CMA berlangsung di Jakarta, Senin (12/10) malam.
Menurut perhitungan dari OJK, merger tiga bank syariah itu akan menghasilkan satu entitas bank syariah baru dengan total aset senilai Rp207 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika