Raksasa media sosial itu merilis 'Laporan Perilaku Tidak Otentik Terkoordinasi Oktober 2020', pada Kamis lalu. Facebook mendefinisikan perilaku seperti itu sebagai upaya terkoordinasi untuk memanipulasi debat publik untuk tujuan strategis di mana akun palsu menjadi pusat operasi.

 

Untuk tujuan ini, Facebook menghapus 12 akun, dua halaman, dan 307 akun Instagram yang dikatakan dioperasikan oleh perusahaan teknologi informasi Iran EITRC, kata perusahaan itu dalam siaran pers. Kisah-kisah itu berusaha mempengaruhi opini publik di Israel. Dilansir dari laman Al-monitor, Sabtu (7/11).

 

Mereka memposting secara kritis dalam bahasa Ibrani dan Arab tentang protes terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan situasi virus corona di negara itu. Akun yang berbasis di Iran juga memposting tentang korupsi di Irak, menurut laporan lengkap.

 

Pemerintah Iran menentang keberadaan Israel dan mempersenjatai beberapa kelompok proxy yang memerangi negara Yahudi, termasuk Hizbullah di Lebanon. Di Irak, Iran memiliki beberapa sekutu politik, termasuk beberapa kelompok di dalam Unit Mobilisasi Populer.

 

Facebook juga mengatakan telah menghapus 31 akun, 25 halaman dan dua akun Instagram yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin. Poster-poster ini berasal dari Turki, Mesir, dan Maroko. Mereka memposting konten yang memuji pemerintah Turki dan Qatar serta mengkritik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Satu posting berisi klaim tidak berdasar bahwa Emirates berencana untuk menggulingkan pemerintah Tunisia, misalnya, sesuai laporan.

 

Turki dan Qatar bersahabat dengan Ikhwanul Muslimin. Sementara Arab Saudi, UEA dan sekutunya dengan gigih menentang kelompok tersebut. Facebook juga menghapus akun dari Afghanistan, Georgia, Ukraina, Venezuela, dan negara lain.

 

Ini bukan pertama kalinya Facebook melakukannya setelah operasi informasi Iran. Bulan lalu, Facebook menghapus akun dari Iran yang memposting tentang pemilihan presiden AS. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah AS mengatakan Iran berada di belakang email ancaman yang dikirim ke pemilih AS, meskipun Iran membantah tuduhan itu. Presiden AS Donald Trump dan mantan Wakil Presiden Joe Biden membahas laporan campur tangan Iran dalam pemilihan selama debat terakhir presiden.

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika