REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Wakil presiden Turki pada Selasa mengatakan pernyataan bersama dari para pensiunan perwira militer secara jelas menunjukkan upaya untuk mendominasi kepemimpinan dan merebut kehendak rakyat serta merupakan pernyataan awal untuk kudeta.
"Pasti ada serangan terhadap kehendak rakyat, serangan terhadap militer, bangsa, dan panglima tertinggi. Kami tidak akan tinggal diam tentang masalah ini," kata Fuat Oktay dalam kunjungannya ke markas Anadolu Agency, yang sedang memperingati hari jadinya yang ke-101.
Jika mereka menemukan kesempatan, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya [untuk melancarkan kudeta], ujar dia.
Oktay juga mengatakan bahwa tidak ada yang boleh meremehkan pernyataan tersebut, dia menambahkan bahwa baik oposisi utama Turki, Partai Rakyat Republik (CHP) maupun siapa pun tidak memiliki hak untuk meremehkan pernyataan yang dikeluarkan oleh sekelompok mantan perwira militer itu.
Menggarisbawahi pernyataan itu bukan tentang "kebebasan berekspresi," Wapres Turki mengatakan bahwa negara akan melakukan apa yang diperlukan baik terhadap pembuat pernyataan maupun para individu yang ikut menandatanganinya.
“Setiap kudeta membawa kerugian besar bagi negara ini,” kata Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu, merujuk pada sejarah kudeta yang berulang dan merusak di Turki.
Menyoroti bahwa hal ini menyebabkan hambatan bagi Turki, Soylu mengatakan setiap orang tak boleh membiarkan pemikiran dan mentalitas seperti itu.
Pada Minggu, sejumlah mantan perwira militer membagikan pernyataan yang mendesak penghindaran retorika atau tindakan apa pun yang dapat membuat Konvensi Montreux menjadi subjek perdebatan.
Jaksa di Ankara kemudian memulai penyelidikan terhadap orang-orang di balik pernyataan itu.
Pernyataan kontroversial itu juga menuding pemerintahan Erdogan telah membuat Angkatan Bersenjata dan Angkatan Laut Turki melenceng dari jalur yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, pendiri Turki modern.
Para mantan perwira juga memperingatkan bahwa Turki dapat menghadapi "peristiwa ... berbahaya, risiko, dan ancaman terhadap kedaulatan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika