REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Mega proyek Kanal Istanbul akan menghasilkan ketenangan pikiran yang lebih besar bagi Turki. Demikian ditegaskan presiden negara itu Recep Tayyip Erdogan pada Rabu.
"Proyek Kanal Istanbul, yang tidak ada hubungannya dengan Konvensi Montreux, akan membawa kenyamanan dan kedamaian yang lebih besar bagi Turki," kata Erdogan menyinggung perdebatan perjanjian Montreux, mengacu pada kesepakatan 1936 terkait selat di provinsi Istanbul.
"Kami melakukan pekerjaan di mana kami akan membangun kemerdekaan kami sendiri, kedaulatan kami sepenuhnya," tambah dia, berbicara di Perpustakaan Nasional Kepresidenan di ibu kota Ankara pada Rabu.
Erdogan mengatakan bahwa dengan proyek Kanal Istanbul, kota itu akan menjadi kaya raya, dan Bosporus - salah satu dari dua Selat Turki - akan leluasa dari masalah lingkungan. Presiden Erdogan berpendapat bahwa sebagai alternatif dari Selat Bosporus, kanal itu akan mengurangi lalu lintas kapal yang berbahaya di Selat Bosporus, dan khususnya pengiriman bahan berbahaya.
Menyinggung penarikan Turki bulan lalu dari Konvensi Istanbul, Erdogan mengatakan, Konvensi Istanbul tidak mengarah pada penghormatan terhadap hak-hak perempuan baik di Turki maupun di dunia. "Kita dapat membuat versi Konvensi Istanbul yang lebih adil, lebih baik, lebih kuat dan melanjutkannya dengan itu," ujar dia.
Turki menarik diri dari konvensi tersebut pada 20 Maret, dengan alasan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan tradisi lokal dan bahwa hukum Turki memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan.
Beralih ke pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Draghi baru-baru ini yang menyebut Erdogan seorang diktator, Erdogan mengatakan, "Pernyataan perdana menteri Italia itu sangat tidak pantas dan tidak sopan."
"Di saat kami berharap hubungan antara Turki dan Italia akan membaik, Draghi malah merusak hubungan ini dengan pernyataannya," tambah dia.
"Anda adalah orang yang ditunjuk, bukan seseorang yang terpilih untuk jabatan itu," kata Erdogan.
Erdogan dua kali terpilih menjadi presiden Turki melalui pemungutan suara terbanyak, pada 2014 dan sekali lagi pada 2018.