IHRAM.CO.ID, RIYADH -- Komisi Hak Asasi Manusia (HRC) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pengacara Saudi, Senin (31/5). Nota kesepahaman ini diperlukan untuk meningkatkan kerja sama dua pihak.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara kedua belah pihak dalam melindungi hak asasi manusia dan mengembangkan sektor hukum lokal sepanjang garis modern dalam parameter Syariah.

Dilansir di Arab News, Selasa (1/6), fokus utama dari perjanjian tersebut adalah mempromosikan budaya hak asasi manusia, pertukaran informasi, statistik dan laporan, serta meningkatkan komunikasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Arab Saudi disebut telah menyaksikan lompatan kualitatif di bidang hak asasi manusia. Program Visi 2030 Kerajaan berada di garis depan reformasi dan dimaksudkan untuk fokus pada manusia.

Di antara lebih dari 60 keputusan baru-baru ini yang dibuat untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Kerajaan, 22 kebijakannya berkaitan dengan perempuan.

Pada November 2020, Kerajaan melonggarkan sistem sponsor untuk pekerja asing, termasuk pembatasan kontrak yang memberi majikan kendali atas kehidupan sekitar 10 juta pekerja migran.

HRC merupakan lembaga yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal, regional dan internasional, yang bekerja di bidang hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika