"Istilah mereka itu mereka terpaksa harus tiarap. Karena sama sekali tidak ada pemasukan. Tidak ada jamaah yang bisa diberangkatkan, tidak ada yang bisa didaftarakan, tidak ada yang bisa dijual, tidak ada yang bisa dikelola," ujar Dadi saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (5/6). 

Menurut dia, biro perjalanan haji dan umrah tersebut terpaksa harus bertahan di tengah kondisi yang memprihatinkan ini. Bahkan, menurut dia, sebagian diantaranya harus memberhentikan para pekerja dan menghentikan operasional kantor. 

"Tinggal beberapa perusahaan yang realtif besar, yang masih bisa bertahan dengan kondisi yang ada ini," ucap Dadi. 

Karena itu, dia pun menyarankan kepada para asosiasi haji dan umrah di Indonesia untuk segera membangun komunikasi dengan pemerintah dan juga Komisi VIII DPR RI.  "Sampaikan unek-unek mereka bahwa ini tidak bisa berangkat. Sehingga pemerintah mungkin punya sedikit cara untuk membantu," katanya.

Dia menambahkan, biro perjalanan haji dan umrah maupun kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan komponen penting di dalam perhajian dan umrah di Indonesia. Menurut dia, merekalah yang banyak membantu pemerintah untuk memberikan nilai-nilai spiritual dan keagamaan terhadap calon jamaah haji. 

"Untuk itu, perlu dipertimbangkan menurut saya. Misalnya mereka diberikan insentif untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keuntungan secara finansial. Sehingga mereka bisa terbantu, bisa bertahan," jelas Dadi. 

"Para pemain kunci seperti KBIH dan travel biro layak mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah," imbuhnya.

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika