IHRAM.CO.ID, JAKARTA - - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori menyayangkan kurangnya upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Padahal, situasi pandemi Covid-19 harusnya menjadi tanda agar pemerintah melakukan diplomasi yang tak biasa.
"Jangan kemudian ini dianggap hari biasa, sehingga diplomasinya normal-normal saja. Ini kan situasinya tidak normal sehingga cara pikirnya harus emergensi, jangan kemudian pakai cara biasa," ujar Bukhori dalam sebuah diskusi daring, Ahad (6/6).
Pemerintah Indonesia, kata Bukhori, dapat memainkan perannya sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak. Juga negara dengan jumlah calon jemaah haji terbanyak di dunia untuk melobi pemerintah Arab Saudi.
"Kita sebagai representasi negara apalagi negara terbesar umat Islamnya, umat hajinya terbesar di dunia dan memiliki peran-peran besar di berbagai komunitas. Itu sebenarnya bisa dimainkan secara maksimal," ujar Bukhori.
Hal inilah yang membuat masyarakat melihat tak adanya upaya maksimal dari pemerintah untuk mendapatkan kuota pelaksanaan haji tahun ini. Sehingga timbul tafsir-tafsir negatif dari masyarakat terkait pelaksanaan haji tahun ini.
"Publik belum melihat upaya maksimal oleh negara pemerintah, tapi ada atasan-atasan beliau lebih kompeten. Jadi urusan haji bukan hanya masalah people to people, tapi negara ke negara," ujar Bukhori.
Diketahui, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, menyatakan keselamatan jamaah calon haji menjadi salah satu faktor pemerintah kembali tidak memberangkatkan haji tahun ini. Selain itu memang belum dibukanya akses haji oleh Pemerintah Arab Saudi.
Ia mengatakan pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus di kedepankan. Apalagi, katanya, saat ini muncul varian baru virus corona di sejumlah negara membuat penularan masih sulit untuk ditangani.
"Karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia," ujar Yaqut Cholil Qoumas, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika