IHRAM.CO.ID, DUBAI -- 1000 karyawan Google dan 600 karyawan Amazon menandatangai penolakan proyek Nimbus. Mereka juga menuliskan surat terbuka agar kedua perusahaan itu keluar dari Project Nimbus dan memutuskan semua hubungan dengan militer Israel.
“Kami adalah pekerja Google dan Amazon. Kami mengutuk Proyek Nimbus,” bunyi pernyataan dalam surat terbuka yang ditulis oleh karyawan Google dan Amazon, dilansir dari Arab News, Kamis (14/10).
Gabriel Schubiner, insinyur perangkat lunak dan peneliti di Google dan Bathool Syed, ahli strategi konten di Amazon, menulis dalam sebuah op-ed di NBC News, bahwa dirinya telah bergabung bersama sebagai pekerja di seluruh lini perusahaan untuk pertama kalinya mengirim surat bersama pada Google dan Amazon untuk menghormati hak asasi manusia Palestina dan membatalkan Proyek Nimbus.
Hal senada juga diungkapkan oleh Nadim Nashif, Direktur, 7amleh The Pusat Arab untuk Kemajuan Media Sosial, bahwa semakin banyak orang Palestina yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia Israel di lapangan. Karenanya tidak mungkin lagi bagi seluruh dunia untuk mengabaikan kenyataan brutal dari pendudukan Israel dan tindakan militer yang menargetkan warga sipil.
“Dengan berpartisipasi dalam penciptaan teknologi ini dan memberikannya kepada pemerintah Israel, perusahaan seperti Google dan Amazon semakin mengakar dan meningkatkan pendudukan ilegal ini, dan melegitimasi tindakan militer ilegal di seluruh dunia,” kata Nashif.
Project Nimbus adalah proyek senilai 1,2 miliar dolar AS di mana Google dan Amazon menyediakan layanan cloud untuk sektor publik dan militer Israel.
“Kerangka Nimbus akan menyediakan layanan cloud untuk kementerian pemerintah Israel termasuk kotamadya setempat, perusahaan milik pemerintah, dan organisasi sektor publik dengan tujuan membantu mempercepat transformasi digital,” kata Amazon dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan awal tahun ini.
Namun, dalam surat tersebut, karyawan menyatakan bahwa Project Nimbus akan memungkinkan penjualan teknologi berbahaya kepada militer dan pemerintah Israel.
Ia menambahkan bahwa kontrak Google dan Amazon dengan lembaga-lembaga seperti Departemen Pertahanan AS, Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai dan departemen penegakan hukum lainnya, adalah bagian dari pola militerisasi yang mengganggu, kurangnya transparansi dan penghindaran pengawasan.
Schubiner dan Syed juga menyinggung bahaya Project Nimbus di op-ed mereka, menyatakan bahwa layanan cloud mereka akan membantu memfasilitasi kontrol dan penganiayaan militer Israel terhadap warga Palestina, pembongkaran rumah Palestina di wilayah Palestina yang diduduki dan serangan di Gaza.
“Kami tidak dapat melihat ke arah lain, karena produk yang kami buat digunakan untuk menyangkal hak-hak dasar warga Palestina, memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka dan menyerang warga Palestina di Jalur Gaza,” kata karyawan tersebut dalam surat mereka yang ditulis sebagai anonim.
Para pekerja juga meminta karyawan lain dari seluruh dunia dalam industri teknologi untuk bergabung dengan mereka dalam membangun dunia di mana teknologi mempromosikan keselamatan dan martabat bagi semua.
“Ada gerakan yang berkembang dari pekerja Silicon Valley yang mengambil sikap dan menunjukkan solidaritas dengan komunitas terpinggirkan yang hidupnya dipengaruhi oleh meningkatnya militerisasi ruang teknologi. Perusahaan teknologi harus mendengarkan karyawan mereka, atau berisiko menghadapi konsekuensi mengambil untung dari pelanggaran hak asasi manusia yang disetujui negara,” kata Nashif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika