Pengumuman pembukaan kedutaan dilakukan ketika Blinken mengunjungi Fiji untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Kepulauan Pasifik. Dalam pertemuan itu, Washington menjanjikan lebih banyak sumber daya diplomatik dan keamanan.

Dalam pemberitahuan kepada Kongres, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa, penduduk Kepulauan Solomon menghargai sejarah mereka dengan Amerika di medan perang ketika Perang Dunia II. Tetapi AS terancam kehilangan ikatan preferensialnya karena Cina secara agresif berusaha untuk melibatkan politisi elit dan pebisnis di Kepulauan Solomon.

 “Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis dalam meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan komersial dengan Kepulauan Solomon,” ujar pernyataan Departemen Luar Negeri, dilansir Aljazirah, Ahad (13/2).

Departemen Luar Negeri mengatakan, pemerintah tidak akan membangun gedung baru sebagai kantor kedutaan. Namun sebagai langkah awal, pemerintah akan menyewa tempat yang digunakan sebagai kantor kedutaan dengan biaya 12,4 juta dolar AS. Kedutaan akan berlokasi di ibu kota, Honiara, dan dimulai dari jumlah kecil yaitu dua karyawan AS dan sekitar lima staf lokal.

Departemen Luar Negeri mengatakan, Korps Perdamaian berencana untuk membuka kembali kantor di Kepulauan Solomon dan memiliki sukarelawan yang bertugas di sana. Beberapa lembaga AS sedang membangun posisi pemerintah dengan portofolio di Kepulauan Solomon.

“Departemen (Luar Negeri) perlu menjadi bagian dari peningkatan kehadiran AS ini, daripada tetap menjadi pemain jarak jauh,” ujar pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

AS sebelumnya mengoperasikan kedutaan di Solomon selama lima tahun, dan menutupnya pada 1993. Sejak itu, diplomat AS dari negara tetangga Papua Nugini telah diakreditasi ke Solomon, yang memiliki agen konsuler AS.

Pengumuman pembukaan kembali kantor kedutaan sesuai dengan strategi baru pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk Indo-Pasifik. Biden menekankan pembangunan kemitraan dengan sekutu di kawasan itu sebagai cara untuk melawan pengaruh dan ambisi Cina yang semakin besar.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Cina telah memanfaatkan pola dengan mengumbar janji-janji manis, pinjaman infrastruktur yang mahal, dan tingkat utang yang berpotensi berbahaya ketika terlibat dengan para pemimpin politik serta bisnis dari Kepulauan Solomon.

Sebelumnya pada November tahun lalu, Kepulauan Solomon dilanda kerusuhan. Kekacauan dan kerusuhan berawal dari aksi protes damai yang menyoroti persaingan regional, masalah ekonomi, dan kekhawatiran tentang peningkatan hubungan dengan Cina. 

Aksi protes kemudian berakhir dengan kekerasan. Para perusuh membakar gedung-gedung dan menjarah pertokoan. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare selamat dari mosi tidak percaya. Sogavare mengatakan kepada legislator bahwa, dia tidak melakukan kesalahan dan tidak akan tunduk pada kekuatan jahat atau agen Taiwan. Cek Ty

Ikuti Whatsapp Channel Republika