IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan jajarannya di Kementerian Agama agar tidak cuti mudik untuk mempersiapkan pemberangkatan jamaah haji 1443 Hijriyah/2022 Masehi.
"Persiapan teknis sedang dan terus kami lakukan. Jadi saya instruksikan jajaran agar tak cuti mudik. Harus stand by mempersiapkan persiapan keberangkatan haji," ujar Yaqut di Kantor PBNU di Jakarta, Kamis (21/4/2022).
Yaqut mengatakan saat ini persiapan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun Arab Saudi terus dimatangkan. Sejumlah persiapan itu, di antaranya timeline penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi persiapan transportasi, persiapan petugas, persiapan visa, persiapan pembinaan manasik, persiapan asuransi, persiapan layanan akomodasi di Arab Saudi serta persiapan vaksinasi jamaah haji.
Untuk penyelenggaraan haji tahun ini, Indonesia mendapat jatah kuota sebanyak 100.051 orang. Jumlah itu setengah dari kuota normal.
Kendati mesti dipangkas, Yaqut mengaku bersyukur karena Indonesia dapat kembali memberangkatkan jamaah haji setelah dua tahun tertunda. "Itu konsekuensi, kita lakukan cut off. Kami kurangi jamaah yang di masa normal itu 221 ribu. Sekarang kita dapat 50 persen dari itu," kata dia.
Menurutnya, calon jamaah haji yang akan berangkat pada haji tahun ini adalah mereka yang masuk dalam daftar antrean keberangkatan 2020 dan 2021 yang jumlahnya mencapai 221 ribu orang.
"Karena itu daftar antrean di 2020 dan 2021 itu kami prioritaskan terlebih dulu dan pengurangan sesuai jumlah kuota," kata dia.
Nantinya, nama-nama yang akan berangkat berdasarkan nomor urut calon jamaah. Namun, Kemenag akan mengecek umur dan kesehatan calon jamaah apakah memenuhi kriteria untuk diberangkatkan atau tidak.
"Kan itu ada nomor urut antrean. Itu ada satu sampai 221 ribu. Karena kita dapat kuota separuhnya, ya, kita ambil di separuhnya. Tentu dari antrean satu sampai sampai 100 ribu ini ada beberapa hal mereka nggak bisa berangkat. Misal Saudi membatasi usia 65 tahun. Nanti diganti yang 65 itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika