IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyampaikan paparan hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi pekan lalu. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M.
Di hadapan Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR, ia menyebut telah melakukan pertemuan dengan otoritas penerbangan Saudi GACA. Pertemuan ini dilakukan bersama Direktur Haji dan Umrah GACA pada 6 Februari.
"Bandara Taif, meskipun sudah dipakai untuk umroh melayani negara lain, namun saat ini oleh GACA dianggap belum memenuhi standar pelayanan haji. Jadi GACA menyampaikan Taif belum memenuhi standar," ujar dia dalam dalam rapat kerja bersama Dirjen PHU Kementerian Agama, Rabu (8/2/2023).
Selanjutnya, terkait penggunaan Bandara Kertajati untuk pelaksanaan haji tahun ini, GACA telah memberikan catatan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar melengkapi persyaratan yang telah disampaikan.
Kemenhub pun telah menyampaikan progres penyelesaian catatan ini pada 7 Februari dan selanjutnya mengundang GACA melakukan inspeksi pada 14 Februari nanti. Catatan persyaratan yang dimaksud ini terkait fasilitas infrastruktur, termasuk mengenai akses dan layanan di sekitar Bandara Kertajati.
Pemerintah Indonesia juga diminta segera melakukan kontrak dengan maskapai agar maskapai dapat mengatur waktu kedatangan dan kepulangan kepada GACA. Hal ini berlaku baik melalui bandara Madinah maupun Jeddah.
"Ada dua isu yang muncul dari komunikasi dengan GACA. Pertama terkait Surat Edaran (SE) mereka di awal yang menegaskan operasional haji di bandara saat ini, bagi negara dengan jamaah lebih dari 30 ribu orang adalah 30 hari," lanjutnya.
Dari informasi yang ada, disebutkan penutupan bandara untuk pesawat carter atau khusus haji adalah 4 Dzulhijjah dan baru dibuka lagi pada 15 Dzulhijjah. Adapun untuk slot waktu kedatangan, Kemenag disebut harus d melakukan komunikasi dengan maskapai, terkait kesediaan armada dan slot dengan GACA.
Hilman juga menyebut telah mencoba membuat simulasi, andaikan slot waktu ini diperbanyak, maka akan ada konsekuensi pada kedatangan jamaah ke asrama haji dan kapasitas di asrama. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji Saudi disebut telah menandatangani MoU persiapan penyelenggaraan haji. MoU ini berkaitan dengan jumlah kuota reguler dan khusus, serta pembagian landing Madinah dan Jeddah dengan perbandingan 50:50.
Saat ini, Kemenag sedang mengajukan perubahan komposisi pendaratan di Jeddah dan Madinah, menjadi 55:45 atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penempatan jamaah haji pada peak season di Madinah.
Untuk akomodasi, ia menyebut penempatan jamaah di Makkah masih menggunakan zonasi lima wilayah, yaitu Mahbas Jin, Syisyah, Raudhah, Jarwal dan Misfalah. Sementara penempatan jamaah di Madinah berada di kawasan Markaziyah, yakni Syimaliyah, Janubiyah, serta Gharbiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
