Selasa 29 Oct 2013 16:15 WIB

Katalog Pondok Haji Dibuat

Rep: ani nursalikah/yeyen rostiyani/ Red: Damanhuri Zuhri
Pemondokan jamaah haji di Sektor VI wilayah Jarwal berjarak 1.000 meter dari Masjidil Haram.
Foto: Heri Ruslan/Republika
Pemondokan jamaah haji di Sektor VI wilayah Jarwal berjarak 1.000 meter dari Masjidil Haram.

REPUBLIKA.CO.ID,

Pemerintah akan meningkatkan kualitas transportasi bagi para jamaah haji.

JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) akan membuat katalog perumahan haji di Makkah. Pemerintah memastikan, musim haji tahun depan rumah tidak layak huni tidak akan digunakan sebagai pemondokan jamaah haji Indonesia.

“Tahun ini saya menugaskan tim perumahan untuk membuat semacam katalog perumahan di Makkah. Ini akan menjadi semacam basis data bagi tim perumahan,” ujar Menteri Agama Suryadarma Ali, akhir pekan lalu.

Tim perumahan akan mengumpulkan data perumahan haji yang disewa, ditolak untuk disewa oleh Kementerian Agama, dan belum pernah disewa. Dengan adanya katalog tersebut, tim perumahan diharapkan mampu bekerja lebih baik lagi.

Suryadharma mengatakan, katalog perumahan haji ini diperlukan karena masih ada keluhan dari jamaah haji. “Ada rumah yang bagus, tapi belakangan dikeluhkan karena jamaah tidak boleh mencuci dan menjemur baju. Ada juga yang bagus, tapi persediaan air atau kebersihannya kurang terjaga,” katanya.

Ia mengatakan, secara keseluruhan tidak ada masalah perumahan yang serius. Masalah yang timbul dengan sigap bisa diatasi.

Menag pun berjanji penyempurnaan sistem perumahan akan membuat pemondokan bebas dari keluhan pada tahun depan. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas penyediaan katering bagi jamaah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu secara terpisah di Jeddah menambahkan, secara umum lebih dari 90 persen jamaah merasa puas dengan pemodokan yang diberikan.

Jika ada ketidakpuasan dengan kondisi pemondokan, sebagian besar mereka memakluminya. “Namun, kami masih mendapati rumah-rumah di Makkah yang kurang layak huni,” ujarnya.

Tahun depan, rumah-rumah tersebut tidak akan lagi dimanfaatkan. Di samping itu, pemerintah sedang mengkaji kembali kriteria pemilihan pemondokan di Makkah.

Dengan keberhasilan menambah dan meningkatkan bis salawat, kriteria jarak pemondokan ke Masjidil Haram tidak lagi menjadi faktor terpenting dalam pemilihan pemondokan.

Anggito pun yakin dengan pemetaan pemondokan di Makkah serta situasi pasar pascapemotongan kuota 20 persen, tahun depan ongkos sewa pemondokan akan lebih rasional.

Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas transportasi bagi para jamaah haji. Penggunaan bus-bus tua untuk mengangkut jamaah di Arab Saudi akan ditekan.

Hal ini sudah dimulai sejak musim haji tahun ini. Tak heran bila indeks kepuasan jamaah haji Indonesia gelombang pertama di Madinah soal transportasi meningkat dari 74 persen pada tahun lalu menjadi 83,14 persen tahun ini.

“Penggunaan bus-bus yang baru menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat kepuasan jamaah Indonesia meningkat,” kata Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari di Madinah.

Tahun lalu, menurut Jauhari, kinerja bidang transportasi merosot karena sekitar 30 persen pelayanan masih menggunakan bus tua dari perusahaan Abu Syarhad yang juga mempunyai kapasitas bagasi terbatas.

Menurutnya, pada pelayanan gelombang kedua masih ada penggunaan bus-bus tua yaitu untuk perjalanan dari pemondokan ke Bandara Amir Mohammad Abdul Aziz (AMMA). Sementara perjalanan dari pemondokan ke Bandara King Abdul Aziz (KIAA) Jeddah menggunakan bus-bus yang relatif baru.

Dalam pemulangan jamaah, otoritas AMMA akan menyiapkan bus pengangkut jamaah di depan hotel jamaah menginap delapan jam sebelum keberangkatan.

Ini dengan harapan empat jam sebelum penerbangan para jamaah sudah berada di bandara. Sedangkan, untuk jamaah yang dipulangkan melalui bandara KIAA Jeddah, bus sudah siap 17 jam sebelum keberangkatan.

Tender operator pelaksana angkutan udara haji 1435 Hijriyah pun akan dilakukan secara terbuka bagi semua maskapai penerbangan. “Siapa saja boleh mengajukan penawaran dalam tender terbuka jangka menengah yang akan kita mulai tahun depan,” ujar Anggito.

Ia mengatakan, sistem kontrak jangka panjang dan menengah bisa menekan biaya pengangkutan jamaah dan mengurangi risiko kekurangan pesawat.

Ani Nursalikah/Yeyen Rostiyani

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement