REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Zaky Al Hamzah
JEDDAH -- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi menegur maskapai Garuda Indonesia yang menunda penerbangan tiga kloter dari Embarkasi Jakarta hingga 19 jam.
PPIH Daerah Kerja Jeddah memanggil pihak Garuda, Jumat (10/10) malam waktu Arab Saudi (WAS) untuk mengevaluasi masalah ini.
"Kami meminta penjelasan dari Direktur Garuda yang membidangi haji dan general manajer Garuda di sini. Malam (Jumat malam) ini, kami akan evaluasi dengan mereka," kata Ketua PPIH Daerah Kerja (Daker) Jeddah, Ahmad Abdullah Yunus di Jeddah, Aranb Saudi, Jumat malam.
Ahmad menjelaskan alasan pertama yang disampaikan Garuda terkait bagasi handling yang sangat padat. Sebab negara-negara yang memberangkatkan jamaahnya ke Tanah Suci juga memulangkan mereka saat bersamaan.
Kondisi ini membuat proses imigrasi di dalam bandara menjadi lebih lama dan memaksa jadwal penerbangan untuk menunggu, sehingga limit waktu yang diberikan pilot habis, dan itu tidak bisa diperpanjang. "Waktunya sudah tidak bisa ditambah lagi," kata Abdullah.
Alasan kedua, terjadi perubahan pada slot time. Namun di sisi lain, pihak Garuda sudah mengakui kelalaiannya terkait proses pemulangan jamaah haji Indonesia ini.
Maka itu, seluruh risiko ditanggung maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, termasuk menyediakan hotel transit untuk jamaah haji kloter 1 dan kloter 2 JKG yang sudah terlanjur diberangkatkan dari pemondokan/hotel di Kota Makkah ke Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.
Maskapai penerbangan ini, kata dia, juga menanggung seluruh konsumsi jamaah haji, di luar tanggung jawab PPIH.
"Kami minta pihak Garuda agar segera menginformasikan masalah seperti ini lebih awal lagi, sehingga kami bisa lebih preventif untuk menghubungi pihak (PPIH Daker) Makkah agar tidak segera mendorong jamaah ke Jeddah," kata dia.
Penerbangan yang mengalami delay adalah Kloter 1, Kloter 2 dan Kloter 3 JKG. Kloter 1 yang seharusnya terbang Kamis 9 Oktober, baru diberangkatkan ke Tanah Air, Jumat 10 Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika