REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama dan lembaga pemerintah terkait agar cermat terhadap biro perjalanan umrah terkait adanya WNI yang memanfaatkannya untuk bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Mereka agar melakukan monitoring dan supervisi terhadap biro perjalanan umrah terkait adanya WNI yang menjadikan perjalanan ibadah tersebut sebagai modus untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Selasa (17/3).

Anggota Fraksi PAN itu mengatakan walaupun biro perjalanan tidak terkait tapi harus dipastikan hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Hal ini, kata dia, penting sebab agresivitas ISIS dalam merekrut anggota baru dinilai sebagai ancaman serius bagi NKRI.

"Tidak enak didengar jika ada orang yang tercatat mau umrah, ternyata justru bergabung dengan ISIS. Padahal, sejak dari Indonesia mungkin sudah diniatkan mau pisah dari rombongan dan pergi ke tempat lain," katanya.

Menurut dia, Kementerian Agama bisa saja mengeluarkan semacam surat edaran agar biro perjalanan haji dan umrah hanya melayani perjalanan umrah yang berangkat langsung ke Arab Saudi. Dengan demikian, seluruh jamaah bisa dipastikan sampai ke tanah suci dan betul-betul tujuannya hanya untuk ibadah.

"Jika singgah di berbagai negara, bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika