REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Syamsul Maarif menilai keterlambatan visa berdampak buruk pada calon jamaah haji. Bahkan, menurut Syamsul hal ini sudah merugikan calon jamaah sebagai konsumen.

"Ya ini termasuk merugikan konsumen," kata Syamsul ketika dihubungi ROL, Ahad (23/8).

Secara psikologi, kata Syamsul, keterlambatan visa menimbulkan ketidaknyamanan bagi calon jamaah haji sejak awal keberangkatan. Syamsul mengatakan, calon jamaah yang terpaksa menunda keberangkatan akan tinggal di asrama karena malu jika harus pulang ke rumah. Syamsul lantas mempertanyakan kesiapan pemerintah menjamin kebutuhan akomodasi calon jamaah tersebut yang akan tinggal lebih lama di asrama.

Contoh lain, ujarnya, calon jamaah haji tidak bisa mengikuti ibadah Arbain di Madinah. Arbain yakni shalat berjamaah selama 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi memang bukan ibadah prinsipil dalam haji. Akan tetapi, kata Syamsul, banyak jamaah asal Indonesia menilai berhaji tanpa sempat menunaikan Arbain kurang sempurna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika