REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menilai secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Namun ada catatan-catatan penting dari DPR yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk perbaikan pelayanan ibadah haji tahun mendatang.

"Catatan itu antara lain, terkait dengan pengurusan visa, transportasi lokal di Saudi, rasio petugas yang tidak memadai, sistem rekrutmen petugas yang dinilai belum sesuai standar dan kebutuhan, petugas kesehatan terlalu sedikit, fasilitas kesehatan yang belum memadai, termasuk perlindungan jamaah yang belum maksimal," ujar ketua komisi VIII Saleh Partaonan Daulay, Selasa (3/11).

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan ibadah haji tahun depan, komisi VIII merekomendasikan agar seleksi para petugas haji dilakukan lebih baik. Termasuk memperbanyak petugas dari kalangan TNI dan Polri. Dengan membludaknya jamaah dari seluruh dunia, Indonesia membutuhkan para petugas yang betul-betul terlatih dan memiliki kemampuan fisik yang lebih prima.

Pemerintah Indonesia juga harus melakukan langkah-langkah diplomatik yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

Dari sisi jamaah haji, ia berharap agar pemerintah memberikan pembinaan dan manasik yang lebih baik. Yang dibina tidak hanya berkenaan dengan aspek amaliyah dan fiqh haji, tetapi perlu pembinaan tentang fasilitas pemondokan, kehidupan sosial di Saudi, bahkan sampai persoalan aspek keselamatan. Calon jamaah haji  juga perlu dibekali dengan aturan yang mesti diikuti selama berada di Saudi. Termasuk di antaranya tentang tata tertib dan waktu pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan afdol.

Ikuti Whatsapp Channel Republika