REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengedukasi masyarakat ihwal proses ibadah haji. Agar, kasus 177 calon jamaah haji (calhaj) Indonesia yang berangkat lewat Filipina, tidak terulang.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris berharap, terlantarnya calhaj di negara lain tidak akan terulang. Ia bersyukut, peristiwa calhaj Indonesia yang berangkat dari negara lain bisa terungkap.
Sehingga, membuka mata masyarakat agar jangan pernah menerima tawaran pergi haji dengan cara atau prosedur yang tidak biasa. Apalagi, dengan biaya yang besarnya beberapa kali lipat.
"Momentum ini harus dimanfaatkan Kemenag untuk mengintensifkan edukasi publik agar tidak terbujuk dan tertipu oknum tidak bertanggungjawab," kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (24/8).
Ia meminta Kemenag lebih mengintensifkan edukasi publik lewat berbagai saluran komunikasi dan berbagai kampanye. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan tata cara menjadi calon jemaah haji yang baik, benar, dan tidak melanggar hukum.
Fahira meyakini, kampanye itu penting untuk melindungi masyarakat dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan besarnya antusiasme masyarakat yang ingin berhaji, tetapi terhalang kuota.
Fahira mengungkapkan, isu soal travel atau biro jasa yang bisa memberangkatkan masyarakat berhaji tanpa melalui Kemenag atau melalui Indonesia sudah sering terdengar di beberapa daerah.
Biasanya, ia menjelaskan, info itu tersebar lewat brosur atau selebaran. Isinya, memperkenalkan sebuah biro jasa yang menjanjikan warga bisa langsung pergi haji pada tahun yang sama saat ia mendaftar.
Menurutnya, apabila masyarakat paham tata cara dan prosedur menjadi calon jamaah haji, tawaran itu tidak masuk akal.
"Ya, kembali tadi, karena keinginan yang begitu besar, terkadang banyak yang tidak berpikir panjang dan terbujuk rayuan, yang penting bisa berhaji. Makanya, celah ini harus ditutup dengan edukasi dan kampanye publik soal berhaji yang benar," tutur Fahira.
Untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang, ia melanjutkan, Komite III DPD meminta kepolisan mengusut kasus penipuan pemberangkatan haji itu hingga tuntas. Terutama, sejak kapan mereka mulai menjalankan praktik penipuan ini dan berapa banyak korban yang sudah mereka tipu.
Fahira meminta, oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, harus ditindak tegas dan dikenakan pasal berlapis karena banyak pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Ini untuk efek jera sehingga ke depan tidak ada ada lagi oknum-oknum yang berani melakukan praktik penipuan seperti ini.
"Saudara-saudara kita yang coba berangkat haji lewat Filipina itu hanya korban penipuan. Mereka harus dilindungi dan diedukasi bahwa cara yang mereka tempuh tidak benar," jelasnya. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika