Jumat 21 Oct 2016 13:44 WIB

Kenaikan Biaya Visa Umrah Kurang Sosialisasi

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Agus Yulianto
Ilustrasi Travel Umrah dan Haji
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Ilustrasi Travel Umrah dan Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan biaya visa umrah dinilai kurang sosialisasi karena diterapkan saat tahun berjalan. Pemerintah Indonesia dinilai harus memiliki pembelaan atas hal ini apalagi tiap tahun Indonesia mengirim ratusan ribu jamaah umrah.

Presiden Direktur PT Patuna Mekar Jaya (Patuna Travel) Syam Resfiadi mengatakan, pihaknya keberatan dengan aturan Pemerintan Arab Saudi ini karena pemberlakuannya di tahun berjalan. Meski begitu, penyelenggaran perjalanan umrah tak bisa apa-apa, kecuali Pemerintah Indonesia mau membantu. Belum lagi, sikap empat asosiasi penyelenggara yang berbeda dan jadi kendala lain.

Syam tahu Saudi tengah dalam kesulitan. Tapi sosialisasi juga tidak dilakukan sejak jauh hari sehingga penyelenggaran perjalanan umrah lebih siap terhadap kebijakan baru itu. Biaya langsung dikenankan by system dimana mereka yang baru pertama kali dan sudah berkali-kali beribadah ke Tanah Suci memiliki tanda sendiri.

"Masih gelap, sosialisasi belum jelas karena langsung masuk di sistem. Sistem kadang juga tidak tepat. Bagaimana kalau paspos jamaah adalah paspor baru?," ujar Syam.

Syam menilai, pemerintah harus bersikap apalagi tiap tahun Indonesia mengirim sekitar 700 ribu jamaah umrah. "Ini kan tidak sedikit. Pemerintah harusnya punya pembelaan. Ini pemerintah pura-pura tidak tahu atau ada action tapi tidak disosialisasikan?," ujar Syam, Jumat (21/10).

Ia mendapat informasi bahwa biaya visa akan mulai dikenakan pada 1438 H, tapi tahun ini sudah diterapkan. Apalagi tak juklak juknis jelas bagaimana pelaksanaannya.

Sama seperti persoalan e-Hajj dimana juklak juknis di petugas Saudi di sini pun tidak ada sehungga petugas dan penyelenggara perjalanan haji umrah malah sama-sama belajar. "Jadi, tidak heran petugas Indonesia bingung karena petugas Saudi saja juga tidak banyak tahu soal ini," kata Syam.

Apapun nanti, Syam mengatakan program di tempatnya akan tetap jalan. Walaupun pasti akan ada jamaah yang mundur dan tidak bisa berpindah biro karena semua penyelenggara perjalanan umrah terkena. Ia memprediksi jumlah calon jamaah umrah akan akan turun 25-30 persen, terutama dari segmen menengah bawah. Kenaikan biaya visa ini sensitif buat segmen menengah bawah meskipun calon jamaah di segmen ini memperjuangkan ibadahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement