REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia berharap Munas IV tdak hanya memilih pemimpi baru tetapi juga jajaran pengurus yang lebih baik. Apalagi dengan industri haji dan umrah yang selalu mengalami perubahan aturan.
"Pilih jajaran pengurus yang lebih baik bukan sekedar memilih pemimpin baru, karena aturan selalu berubah," jelas dia di Hotel Rancamaya, Bogor, Selasa (1/11).
Untuk periode mendatang Amphuri memiliki garis -garis besar kebijaksanaan organisasi (GBKO) dari 2016 hingga 2019. Di tahun pertama Amphuri akan mengupayakan 17 program kerja.
Beberapa program kerja prioritas tahun 2016-2017 diantaranya meminta Kemenag dan Pemerintah menolak pengenaan biaya tambahan yang dilakukan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebesar dua ribu riyal terhadap jamaah Indonesia yang pernah melaksnakan ibadah umrah maupun haji.
Kedua, memperjuangkan perubahan UU no 13 tahun 2008 dengan draft yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepastian berusaha anggota Amphuri.
Amphuri juga akan melakukan peninjauan ulang terhadap sistem pendaftaran haji first come first serve dalam bentuk yang kongkrit dan futuristik untuk kepastian berusaha Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Selain itu pihaknya juga ingin memastikan bahwa kuota haji khusus dapat diumumkan sejak bulan Rabiul Awal agar seluruh persiapan dan aktifitas haji dapat dilakukan lebih awal dan matang.
Sedangkan di tahun 2017-2018, Amphuri berupaya agar ada kebijakan terkait mutasi jamaah haji reguler ke jamaah haji khusus. Kedua, terkait haji khusus, Amphuri berharap tidak lagi menggunakan first come first serve.
Ketiga, Amphuri ingin ada carter pesawat dan blocking hotel Arab Saudi untuk memudahkan penyelenggaraan haji dan umrah bagi anggota Amphuri.
Selain itu mereka ingin mengupayakan pengembalian seluruh setoran akhir jamaah haji khusus yang diterima PIHK tanpa ada pemotongan baya general service fee oleh Kemenag.
Tahun terakhir 2018-2019, Amphuri berharap seluruh program kerja dua tahun sebelumnya dapat dihasilkan dalam kesepakatan baik dengan pihak pemerintah Indonesia maupun dengan Arab Saudi.
Pihaknya juga berharap Kemenag dapat bersedia mengembalikan hak jamaah berupa bagi hasil atas pengendapan setoran awal sekitar 4000 dollar AS.
Dalam mewujudkan eksistensi Amphuri, seluruh anggota Amphuri diharapkan dapat terus bekerja sama dengan media massa terutama media yang peduli dengan perkembangan dan permasalahan haji dan umrah.
Sekjen Amphuri Budi Firmansyah mengatakan Munas ke IV ini berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan Amphuri selama ini mendapatkan plakat penghargaan termasuk Republika yang menjadi media partner.
"Republika mendapatkan penghargaan atas kerja sama dengan Amphuri selama setahun terakhir dalam kepeduliannya terkait perkembangan dan permasalahan haji dan umrah," jelas dia.
Ketua Panitia Munas IV Amphuri Rihan Nurhasan Muzzakar berharap kegiatan ini dapat berjalan dnegan lancar. Siapapun ketua yang terpilih harus didukung bersama oleh seluruh anggota.
"Kami berharap pengurus baru akan lahirkan terobosan baru dan menjadikan Amphuri lebih baik, meskipun memang ada pepatah tak ada gading yang tak retak," ujar dia.
Richan berharap Munas kali ini mampu memunculkan figur ketua umum yang memiliki kualitas bibit, bebet dan bobot kepemimpinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika