Selasa 21 Feb 2017 16:09 WIB

Pemerintah Disarankan Transparan Soal Kuota Haji

Rep: qo/ Red: Muhammad Subarkah
Calon jamaah chaji kloter pertama embarkasi Surabaya bersiap naik pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/8).
Foto: M Risyal Hidayat/Republika
Calon jamaah chaji kloter pertama embarkasi Surabaya bersiap naik pesawat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (9/8).

IHRAM.CO.IC, JAKARTA -- Biro perjalanan haji dan umrah, NRA Tour & Travel, menyambut baik kabar adanya tambahan 10 ribu kuota jamaah pada musim haji 2017. NRA berharap tambahan kuota tersebut bisa direalisasikan dan dipercepat.

Pemerintah pun dinilai perlu mengedapankan transparansi dalam mengelola kuota sehingga masyarakat bisa memantau dan mengakses langsung informasi tersebut. "Harus lebih transparan dan terbuka dengan sistem kuota yang ada seperti apa sehingga jamaah tidak perlu bertanya lagi ke travel (soal kuota) mengingat hal itu adalah kewenangan pemerintah," kata Direktur Utama NRA Tour & Travel Irmawati kepada Republika.co.id, Senin (20/2).

Pasalnya, kata dia, tahun lalu sempat terjadi kegaduhan soal kuota haji. Ada kejadian calon jamaah yang memiliki nomor besar bisa berangkat lebih dulu ke Tanah Suci, sementara yang bernomor kecil masih antre. Alhasil, calon jamaah berpikir ada ketidakadilan dalam pembagian kuota dan membuat mereka komplain kepada travel.

"Kadang terjadi fitnah, dianggap kami (travel) yang curang. Padahal itu kebijakan pemerintah. Makanya sebaiknya transparan saja," ujarnya.

Dia berharap pemerintah lebih terbuka agar masyarakat tidak kesulitan mencari informasi. Entah itu soal kuota maupun kebijakan perhajian lainnya.

Di sisi lain, Irma memuji kinerja pemerintah dalam menangani urusan perhajian. Pasalnya pelayanan haji semakin tahun dinilainya semakin baik. "Fasilitas hotel semakin bagus. Perbaikan yang dibuat Kemenag sudah lumayan, hanya perlu transparan saja," ujarnya.

Irma juga setuju soal rencana Kementerian Agama yang hendak memprioritaskan calon jamaah berusia lanjut (lansia) mengingat risiko kesehatan yang menghampiri mereka. Yang penting, kata dia, kebijakan, informasi, dan parameternya harus jelas, sehingga tidak ada fitnah dan prasangka negatif calon jamaah kepada perusahaan travel.

Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan terhadap para tamu Allah SWT dengan lebih baik lagi di setiap sektor. Dia meyakini peningkatan pelayanan haji dapat mendatangkan hal positif bagi Indonesia.

"Kalau jamaah haji yang 200 ribu ini bisa mabrur, maka Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. KH Hasyim Ashari, KH Ahmad Dahlan memangun negeri ini setelah pulang dari haji. Mereka punya spirit baru. Tujuan kita, bagaimana sekembalinya dari berhaji dengan membawa gelar mabrur, karena akan membawa kebaikan dan keberkahan," kata Irma.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement