IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama menyiapkan kebutuhan visa para calon jamaah haji (calhaj) 2017 dengan baik. Apalagi saat ini Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan prosedur e-hajj berbasis aplikasi elektronik dalam proses penerbitan visa berbasis digital.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, mengatakan, jangan sampai problem keterlambatan visa kembali terjadi seperti musim haji tahun lalu. Proses pengurusan visa dilakukan sesuai urutan kelompok terbang (kloter) sehingga mereka yang masuk kloter awal visanya dapat segera terbit.
"Jadi nanti Kemenag harus teliti sebab penulisan nama kadang salah. Jangan sampai mau berangkat tapi visanya belum ada," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (13/4).
Tidak hanya bagi calhaj, pengurusan administrasi untuk tim pembimbing ibadah haji (TPIH) juga perlu diperhatikan. Pasalnya, kata Iskan, administrasi pengurusan TPIH di daerah seringkali terlambat mengingat banyaknya prosedur yang harus dilewati. "Jadi kadang-kadang jamaahnya sudah berangkat tetapi pembimbingnya belum datang," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Iskan menyebut persiapan haji (katering, transportasi, dan penginapan) sudah 70 persen. Hanya saja menurut dia, butuh penginapan tambahan karena adanya tambahan kuota haji untuk Indonesia. Selain itu kualitas WC di Arafah masih kurang memadai. "Khawatir membuat kebersihan tidak terjaga," kata Iskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika