IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Fasilitas berupa tenda baru di Arafah seperti yang ditinjau rombongan Kementerian Agama, Kememko PMK, dan Kemenkes di Arab Saudi sudah sepengetahuan Komisi VIII DPR RI. DPR meminta yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengawasan saat pelaksanaan haji 2017.
Wakil Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menjelaskan, soal fasilitas yang ditinjau rombongan pemerintah di Saudi, Komisi VIII sudah mengetahui dan anggaran untuk fasilitas itu juga sudah disepakati. "Dalam penetapan BPIH, Komisi VIII dan Kemenag sudah menyepakati," kata Sodik, Senin (24/4).
Di sisi kesehatan, ia menekankan perhatian terhadap lansia karena jumlahnya selalu lebih dari setengah jumlah jamaah haji. Peningkatan pengawasan lansia idealnya pada tambahan jumlah dokter. Tapi kalaupun tidak, posko kesehatan ditambah. Tenaga kesehatan merupakan salah satu yang kerjanya paling keras. Idealnya juga, pos kesehatan ada di maktab-maktab. Dulu aturan Saudi tidak bolehkan, sekarang boleh.
"Juga kerja sama dengan fasilitas kesehatan Saudi. Karena prinsipnya Saudi menanggung dan menjamin kesehatan jamaah. Maka butuh koordinasi," tutur Sodik.
Menurutnya, harus ada koordinasi yang baik pula antara petugas dengan pembimbing dengan KBIH. Dulu pembimbing lebih senior dari petugas dan petugas kloter. Maka sekarang Kemenag harus tingkatkan koordinasi. KBIH juga boleh berbagi pengalaman dengan petugas.
KBIH juga jangan hanya layani jamaahnya, tapi menambah amal shalih kalau ada jamaah reguler butuh bantuan, maka bantu. "Tapi sempat keluhan jamaah haji khusus yang ke fasilitas kesehatan reguler. Pos kesehatan kan untuk semua meski haji khusus juga punya kewajiban menyediakan layanna kesehatan sendiri," ungkap Sodik.
Sebelumnya, Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan bersama Kemenko PMK melakukan tinjuan persiapan haji ke Saudi. Mereka melihat fasilitas tenda di Arafah bagi jamaah saat wukuf. Selain tahan api, tenda akan dilengkapi karpet yang relatif baru, pendingin ruangan, dan kipas dengan kipas yang diberi semprotan air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika