Jumat 11 Aug 2017 14:18 WIB

Masih Ada Jamaah tak Serahkan Paspor Saat Berangkat

Rep: Ani Nursalikah/ Red: Agus Yulianto
   Petugas memeriksa paspor calon jamaah haji sebelum menaiki bus yang akan membawa jamaah menuju Bandara di Pondok Asrama Haji, Pondok Gede, (Ilustrasi)
Petugas memeriksa paspor calon jamaah haji sebelum menaiki bus yang akan membawa jamaah menuju Bandara di Pondok Asrama Haji, Pondok Gede, (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Pemberangkatan jamaah haji dari Madinah menuju Makkah telah berlangsung sepekan terakhir. Sejumlah masalah mengemuka, salah satunya mengenai paspor jamaah.

Kepala Daerah Kerja Madinah Amin Handoyo mengimbau, jamaah haji Indonesia mengikuti aturan terkait paspor. Hal itu karena masih banyak ditemukan paspor jamaah yang tidak sesuai saat pengecekan ketika akan berangkat.

"Jamaah agar mengikuti aturan yang ada. Kadang ada beberapa orang yang tidak mematuhi aturan, misalnya jamaah pindah ke bus lain," kata Amin, seperti dilaporkan Wartawan Republika.co.id, Ani Nursalikah dari Madinah, Kamis (10/8).

Saat ditemukan jumlah paspor tidak sesuai dengan jumlah jamaah, bus tidak akan berangkat. Menurut Amin, hal ini kerap menjadi kendala di lapangan.

Amin menegasakn, paspor jamaah mutlak diserahkan ke wukala (penyelenggara haji Saudi di bandara). Sedangkan paspor petugas pada prinsipnya dibawa masing-masing petugas.

"Ada jamaah karena ingin gabung dengan jamaah lain, paspor dibawa sendiri. Kemudian kami harus menyusulkan. Mohon agar mematuhi aturan. Kalau ada sesuatu lapor, lebih baik lapor di depan, tapi masalah selesai. Daripada diam, tapi bermasalah di belakang," ujarnya.

Selain paspor, kendala lain terkait sistem e-hajj. Contohnya, sekarang ini dalam data entri pemberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang pertama tertulis jamaah melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Padahal seharusnya dari Madinah ke Makkah.

"Lha itu kita harus menginput satu persatu sedangkan jamaahnya ada 450 orang. Itu sangat melelahkan bagi kita dan wukala," kata Amin.

Menurut Amin, tahun ini penerapan e-hajj sangat ketat dan tidak ada toleransi kesalahan. "E-hajj ini aturan mereka, tapi kita bisa membicarakan dengan petingginya. Jika sistem menolak kita bisa membuat laporan," ujar Amin.  Dia menambahkan, akan bertemua dengan wukala agar sistem transportasi dipermudah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement