IHRAM.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Ta'lim Amanah yang merupakan salah satu penyedia jasa layanan umrah di Yogyakarta membantah telah melakukan penipuan calon jamaah umrah dengan modus seperti yang dilakukan First Travel. "Memang sempat ada masalah sedikit, tetapi kami keberatan dikatakan melakukan penipuan. Sebaliknya, justru kami selama ini memberikan subsidi bagi calon jamaah yang tidak mampu," kata Ketua Majelis Ta'lim (MT) Amanah, Yuli Astuti saat ditemui di kantornya di Patuk, Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, Senin (21/8).
Sebelumnya, Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) menyatakan telah mengendus adanya korban dugaan penipuan layanan pemberangkatan umrah oleh Biro Amanah atau Majelis Ta'lim (MT) Amanah. LKY menilai modus penipuannya menyerupai yang dilakukan First Travel.
Yuli Astuti menjelaskan, sejak 2015 hingga Juni 2017, MT Amanah telah memberangkatkan total 300 jamaah untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Adapun 122 calon jamaah lainnya rencananya akan diberangkatkan akhir tahun ini.
Yuli mengatakan, pengurusan perizinan pendirian biro perjalanan umrah masih dalam proses. Untuk memberangkatkan jamaah, MT Amanah masih harus bekerja sama atau menginduk dengan Biro Travel Umrah PT Takasa yang berkantor di Jakarta.
Tidak seperti kebanyakan biro travel umrah lainnya, MT Amanah juga memberikan keringanan biaya khusus bagi calon jamaah yang dinilai tidak mampu dengan sistem subsidi silang. Menurut dia, subsidi itu berasal dari sisa pembayaran calon jamaah lainnya yang lebih mampu serta para donatur. "Misalnya yang seharusnya membayar Rp 25 juta, namun cukup membayar Rp 15 juta saja karena niat kami murni ingin membantu yang tidak mampu," kata dia.
Ia mengklaim bisnis layanan umrah yang ia jalankan sejak awal berdiri tidak pernah mengalami kendala. Persoalan baru muncul saat periode pemberangkatan 30 jamaah pada 9 Juni 2017, disebabkan PT Takasa tidak memberikan tiket jamaah sesuai nama-nama yang dikirimkan MT Amanah. Menurut Yuli, 9 dari 30 daftar nama yang seharusnya berangkat pada Juni diubah secara sepihak oleh PT Takasa dengan nama-nama yang belum saatnya berangkat.
Yuli menengarai pengubahan 9 nama itu atas dorongan oknum calon jamaah yang datang langsung ke pihak direksi PT. Takasa di Jakarta. Setelah peristiwa itu, menurut Yuli, dari 9 orang yang batal berangkat, sebagian ingin mengundurkan diri serta menarik dananya dan beberapa lainnya tetap menunggu keberangkatan bersama jamaah lainnya yang diperkirakan berangkat pada November dan Desember 2017.
"Padahal saya sudah meyakinkan mereka tetap akan berangkat akhir tahun ini. Agustus dan September belum bisa diberangkatkan karena masih musim haji," kata dia.
Namun demikian, jamaah yang batal berangkat dan mengundurkan diri itu akhirnya diikuti jamaah-jamaah lainnya, sehingga dari 122 calon jamaah yang tersisa, total ada 29 orang yang ingin menarik dananya. "Kami memahami jika sembilan nama yang batal berangkat pada Juni marah kepada kami. Kami sudah menyelesaikan pembayaran 13 dari 29 orang yang ingin menarik dananya," kata Yuli.
Sekretaris LKY, Dwi Priyono mengatakan, ada dua korban yang mengadu ke lembaganya. Berdasarkan informasi yang ia terima, memang diperkirakan ada ratusan orang yang belum berangkat dan meminta dananya dikembalikan.
Menurut Dwi, jika sudah banyak yang mengadu, LKY akan mengundang MT Amanah untuk dimintai klarifikasi dengan mengundang pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY. "Kami akan mengundang semua pihak untuk mencari solusi bersama," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika