IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kebutuhan biaya petugas haji seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ke depannya ingin pemerintah memberi alokasi APBN lebih besar.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengatakan, selama ini alokasi APBN untuk pelaksanaan haji tidak naik. Ke depan BPKH ingin APBN dinaikkan sebab ada komponen yang tetap butuh peran negara.

Koordinator Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, alokasi APBN untuk haji memang harus naik. Sebab komponen penyelenggaraan haji seperti petugas haji merupakan tugas negara dan negara bertanggung jawab atas itu.

"Tiket mereka ditanggung APBN. Tapi katering dan hotel mereka masih disubsidi jamaah, harusnya oleh negara," kata Anggito dalam sosialisasi rencana strategis BPKH di sela-sela Islamic Tour Expo 2017 di Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (10/10).

Selama ini layanan haji naik tapi biayanya tidak naik. Dari sini, solusi adalah biaya total BPIH harus diturunkan. Dengan begitu, setoran jamaah bisa turun. "Caranya dengan layanan yang memadai saja, tidak ada over service," kata Anggito.

Di sisi lain, nilai manfaat dinaikkan. Tapi, tidak semua nilai manfaat dipakai operasional haji. Ada sebagian yang harus dibagi dengan jamaah yang antre melalui akun virtual.

Ikuti Whatsapp Channel Republika