IHRAM.CO.ID, RIYADH - Kampanye "Nation Without Violators" (negara tanpa pelaku pelanggaran hukum) yang digalakkan pemerintah Arab Saudi telah menjaring sebanyak 82.852 pelanggar undang-undang keimigrasian, baik itu pelanggaran iin pekerjaan dan tinggal. Jumlah ini terkumpul dalam operasi selama 11 hari terakhir.
Kampanye tersebut diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret untuk memberikan tempat bagi para pelanggar keimigrasian untuk meninggalkan Arab Saudi tanpa harus membayar denda.
Jumlah mereka yang melanggar hukum keimigrasian berjumlah 46.824 orang, yakni 15.569 pelaku pelanggaran izin masuk ke Arab Suadi ketika memasuki wilayah perbatasan dan 20.459 orang yang melakukan pelanggaran undang-undang tenaga kerja.
Laporan tersebut mengatakan 1.074 orang tertangkap saat mencoba measuk ke Arab Saudi melalui perbatasan di sebelah selatan yang sekitar 80 persen di antara mereka adalah orang Yaman, 18 persen orang Etiopia, dan dua persen milik berbagai negara lainnya.
Menurut kampanye tersebut, 564 yang melanggar ekspatriat dideportasi dari rumahnya masing-masing sementara 18 orang tertangkap saat mencoba keluar dari Arab Saudi melalui pintu keluar yang ada di perbasan..
Dikatakan bahwa sekitar 341 orang terlibat dalam menyediakan transportasi ke orang asing yang tidak sah termasuk 44 orang Saudi yang 21 orang kini telah dihukum dan dibebaskan. Sementara itu 23 orang lainnya masih dalam penyelidikan.
Menurut dalam kampanye tersebut, sebanyak 11.218 orang yang melakukannya 10.954 pria dan 1.128 wanita. Mereka kini ditahan di pusat penahanan.
Dikatakan sebamal 12.192 orang pelaku pelanggaran imigrasi telah dideportasi, 8.130 orang segera dikenai sanksi hukum, dan 10.090 orang merujuk pada misi diplomatik dan konsuler mereka untuk mendapatkan dokumen perjalanan, dan 10.116 orang diantarana telah menyelesaikan pemesanan perjalanan kepulangan mereka.
Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial, yang merupakan bagian dari kampanye tersebut bersama 19 departemen pemerintah Saudi lainnya, mengatakan bahwa pihaknya mendapatlan 1.021 orang pelaku pelanggaran izin tinggal, tenaga kerja dan pekerjaan.
Data tersebut didapat setelah melakukan inspeksi selama 1.243 kali kunjungan ke sejumlah perusahaan swasta dalam lima daerah selama seminggu
Ikuti Whatsapp Channel Republika