IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI menyampaikan, akan mengupayakan agar ada peningkatan jumlah makan dan kualitas bus untuk jamaah haji. Meski ada kemungkinan kenaikan barang dan jasa di Arab Saudi, Panja BPIH DPR RI meminta, kenaikan tersebut ditanggulangi dana optimalisasi haji agar tidak dibebankan kepada jamaah haji.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, Noor Achmad mengatakan, katering makanan untuk jamaah haji memang sedang diusahakan meningkat menu dan jumlahnya. Sebelumnya, jamaah haji hanya makan 25 kali di Makkah. Sekarang diminta agar makannya menjadi 40 kali. Kemarin ada usulan agar jamaah haji makan 50 kali, tapi setelah dihitung tidak memungkinkan.
"Karena tiga hari menjelang arafah dan dua hari setelah nafar tsani itu tidak mungkin, maka paling maksimal 40 kali makannya," kata Noor kepada Republika.co.id, Kamis (1/3).
Terkait bertambahnya jumlah makan dan ditingkatkannya kualitas transportasi bus untuk jamaah haji, dia menerangkan, diusahakan tidak akan menambah beban biaya jamaah haji. Nanti akan menggunakan dana optimalisasi haji untuk menambah jumlah makan dan meningkatkan kualitas transportasi bus. "Kita akan carikan, dari dana optimalisasi, jadi untuk jamaah mudah-mudahan tidak sampai naik (biayanya)," ujarnya.
Dia menjelaskan, yang dimaksud meningkatkan layanan transportasi bus, supaya bus untuk jamaah haji lebih bagus lagi. Jangan sampai ada bus yang mogok seperti dulu pernah ada bus yang mogok. Air conditioner (AC) bus juga harus terjamin bagus, namun jangan sampai bisnya bagus tapi di tengah jalan AC busnya menjadi tidak berfungsi dengan baik atau menjadi panas.
Panja BPIH DPR RI minta supaya jamaah haji memakai bus dengan merek berkualitas. Sebab kalau bus mogok dan AC bus tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik, akan menyebabkan jamaah haji kelelahan. "Kasihan jamaahnya nanti, ini yang kita hindari, yang ditingkatkan kualitas busnya, kalau jumlah bus otomatis sama dengan tahun lalu karena jumlah jamaah sama dengan tahun lalu," ujar Noor.
Dia menyampaikan, kalau kualitas bus ditingkatkan, biayanya akan menggunakan dana optimalisasi haji juga. Meski menggunakan dana optimalisasi haji, tapi kenaikan harganya diupayakan jangan terlalu tinggi. Memang wajar kalau ada kenaikan biaya karena Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan munculnya banyak kenaikan harga barang dan jasa.
Arab Saudi memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) sebesar lima persen mulai tahun 2018. Selain itu, harga bahan bakar minyak juga sedang naik di sana. Kalau pun memang banyak barang dan jasa yang naik, tapi kenaikannya jangan terlalu tinggi dan jangan sampai membebani.
Dikatakan Noor, sebagai ketua Panja BPIH DPR RI, pihaknya akan mengusahakan agar tidak ada kenaikan biaya haji yang dibebankan kepada jamaah. "Saya sebagai ketua panja, usahakan betul. Kemarin kami hitung-hitung setelah dikurangi banyak hal, minimal (biayanya) sama, bahkan bisa kurang Rp 34.000," ujarnya.
Noor menyampaikan, kemungkinan adanya kenaikan harga barang dan jasa di Arab Saudi akan ditanggulangi dana optimalisasi haji. Terkait jumlah pasti dana optimalisasi haji kurang begitu tahu, tapi jumlahnya sangat cukup.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar ada negosiasi dengan pihak transportasi pesawat, hotel dan katering makanan. Harapannya, biaya transportasi pesawat tidak naik. Kalau biaya katering makan dan hotel harus naik maka kenaikannya tidak boleh lebih dari lima persen. Pembahasan BPIH baru sampai membahas hal ini.
Panja BPIH DPR RI akan berbicara dengan panja BPIH pemerintah, kemudian beberapa hari lagi akan diadakan konsinyering keseluruhan panja BPIH. "Harapan saya di pertengahan bulan ini sudah selesai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika