IHRAM.CO.ID, MATARAM -- Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan sekitar 60 persen calon haji 2018 sudah selesai membuat paspor.
"Kami memang sengaja mengarahkan calon jamaah haji membuat paspor lebih awal agar proses penerbitan visa bisa segera dilakukan dan jamaah bisa fokus untuk persiapan lainnya," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram H Buhanul Islam di Mataram, Selasa (20/3).
Sementara 40 persen calon haji yang belum menyerahkan paspor, telah disarankan untuk segera membuat dan menyerahkan ke Kemenag untuk proses tahapan lebih lanjut.
Menurutnya, estimasi jamaah calon haji asal Kota Mataram tahun ini sebanyak 771 orang, termasuk beberapa orang calon haji tunda 2017. Sebanyak 24 orang calon haji cadangan yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 2017.
Jamaah yang sudah lunas BPIH namun menunda keberangkatan karena kendala kesehatan atau lainnya, tahun ini dipastikan bisa berangkat asalkan tidak ada kendala kesehatan atau alasan lainnya. "Untuk jamaah yang sudah lunas membayar BPIH 2017, dengan besaran sekitar Rp 38 juta lebih akan menyesuaikan jika ada kenaikan tahun ini. Kalau BPIH ditetapkan sama dari tahun kemarin, jamaah tidak perlu melakukan penambahan lagi," katanya.
Besaran BPIH 2018 hingga saat ini masih menunggu keputusan Presiden RI. Informasinya secara nasional BPIH berkisar Rp 35 juta.
"Tapi untuk Embarkasi Lombok kemungkinan mencapai Rp 39 juta karena diprediksi ada kenaikan sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 900 ribu dari BPIH tahun sebelumnya," katanya.
Buhanul mengatakan, selain persiapan pembuatan paspor yang sudah mencapai 60 persen, tahapan persiapan keberangkatan calon haji saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan kesehatan.
Proses pemeriksaan kesehatan calon haji dilakukan pada 11 puskesmas di Kota Mataram. Calon haji bisa memilih puskesmas mana saja yang dekat dari domisili mereka.
"Pemeriksaan kesehatan calon haji di tingkat puskesmas dimaksudkan untuk mendeteksi lebih awal jenis penyakit yang ada pada setiap jamaah sehingga jika ada penyakit yang dinilai berbahaya bisa dilakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut ke tingkat rumah sakit," ujarnya.
Kepala Kemenag Mataram juga menyebutkan dalam proses pemberangkatan calon haji tahun ini sedikit ada perubahan dalam penentuan kesehatan jamaah yang menjadi keputusan boleh tidaknya jamaah diterbangkan ke Tanah Suci. Tahun-tahun sebelumnya pernyataan kesehatan jamaah yang boleh berangkat ke Tanah Suci dilakukan di embarkasi, tahun ini ditetapkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
"Jadi sebelum jamaah melunasi BPIH, jamaah harus sudah mendapatkan surat pernyataan atau rekomendasi sehat dari Dinas Kesehatan. Kalau tidak ada rekomendasi tersebut, jamaah tidak dapat melunasi BPIH," ujarnya.
Menyinggung tentang pembekalan manasik haji, Kemenag masih menunggu penjadwalan yang jelas, namun sudah mulai melakukan langkah-langkah persiapan dengan menginventarisasi data-data jamaah sesuai kelurahan dan kecamatannya guna memudahkan pembagian wilayah saat manasik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika