Selasa 24 Apr 2018 14:04 WIB

Di Makkah, Tiga Menteri Bahas Fasilitas dan Layanan Haji

Gelang jamaah haji yang semula berwarna merah, hijau, dan kuning berubah jadi oranye.

Rep: Muhyiddin/ Red: Agus Yulianto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin rakor tingkat menteri di Makkah, Saudi.
Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin rakor tingkat menteri di Makkah, Saudi.

IHRAM.CO.ID, 

 

 

 

MAKKAH -- Usai melakukan peninjauan ke sejumlah pemondokan dan fasilitas kesehatan di Kota Madinah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar rapat koordinasi lanjutan di Makkah Al-Mukarramah guna meninjau langsung persiapan pelaksanaan ibadah haji 2018.

 

Rapat kedua kalinya ini dihadiri Duta Besar untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegibriel, Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar Ali, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dan jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

 

Rapat koordinasi ini berlangsung di Hotel Grand Aseel yang terletak di kawasan Mahbas Jin Makkah pada Senin (23/4). "Rapat baru kelar, di Madinah sudah rapat dengan pimpinan komisi VIII juga. Di Makkah ini rapat tiga menteri, Dubes, Konjen dengan KPHI," ujar Konsul Jenderal RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin saat dikonfirmasi Republika.co.id, Senin (23/4) pukul 21.00 WIB

 

Rapat koordinasi yang dipimpin Menko PMK membahas persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya terkait dengan fasilitas pemondokan, layanan katering dan transportasi selama jamaah berada di Mekkah.

 

Dalam rapat ini, Puan mengatakan, meskipun penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin, pemerintah tetap harus selalu berikhtiar untuk meningkatkan pelayanan kepada para jamaah. Apalagi, menurut dia, jamaah haji Indonesia banyak yang berisko tinggi karena berusia lanjut dengan penyakit tertentu yang memerlukan pelayanan kesehatan lebih intensif.

 

Terkait akomodasi jamaah, Puan meminta dari Kementerian Agama untuk mengecek secara akurat setiap pemondokan sehingga kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. "Pemondokan jamaah haji memiliki fasilitas setara bintang tiga. Ini yang kita harus cek kembali di lapangan, karena ini yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi, jangan sampai kemudian masyarakat merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak konkret ada di lapangan," ucap Puan.

 

Terkait layanan katering bagi jamaah haji selama berada di Makkah, Puan juga menegaskan, bahwa selama berada di Makkah, jamaah haji akan memperoleh konsumsi sebanyak 24 kali. Sementara, layanan transportasi bus sholawat diperluas dan beroperasi 24 jam. Dan bus antarkota ini diharapkan kondisinya lebih bagus.

 

Selain itu, Puan meminta, Menkes untuk menyosialisasikan secara dini perubahan warna gelang yang akan dipakai jamaah haji yang semula berwarna merah, hijau, dan kuning akan berubah menjadi warna oranye. "Yang hadir pada kesempatan ini (rapat) dapat mengetahui apa fungsi dan manfaat dari oranye tersebut. Bukan hanya jamaah yang tahu manfaatnya, tapi semua petugas," kata Puan.

 

Disampaikan pula dalam rapat tersebut bahwa tahun ini sudah diputuskan biaya haji rata-rata sebesar Rp 34,89 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 249 ribu rupiah dibandingkan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2016, meskipun biaya sebenarnya untuk jamaah haji sebesar Rp 61 juta.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement