IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama perwakilan Kerajaan Arab Saudi (KSA) berencana meninjau Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (19/5). Peninjauan tersebut untuk menentukan lokasi perekaman data biometrik terhadap 20 persen dari 225.100 calon jamaah haji (calhaj) asal Indonesia.
Diketahui KSA menawarkan pelayanan keimigrasian berupa perekaman data biometrik calhaj Indonesia pada 2018. Namun, belum ada titik temu di mana lokasi pengambilan data biometrik.
KSA menginginkan pengambilan data di bandara keberangkaan. Namun, Kemenag bersikukuh pengambilan data dilakukan di asrama haji. "Pukul 14.00 WIB akan bertemu lagi di (asrama haji) Pondok Gede untuk peninjauan lapangan," kata Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Kemenag Nasrullah Jasman kepada Republika.co.id, Sabtu (19/5).
(Baca: Saudi Tawarkan Solusi Persingkat Proses Keimigrasian Calhaj)
Ia menjelaskan, keinginan perwakilan KSA disebabkan karena kekhawatiran masalah keamanan. Sebab, ketika seorang calhaj terekam datanya, maka mereka langsung mendapat cap dari imigrasi Saudi. Dengan demikian, secara hukum, calhaj tersebut sudah berada di wilayah Saudi.
Pun saat di bandara keberangkatan, mereka tak perlu lagi melewati proses pemeriksaan dan langsung masuk ke pesawat. Bahkan, ketika sampai di bandara Madinah atau Jeddah, calhaj Indonesia akan diperlakukan selayaknya penumpang domestik atau melalui jalur khusus.
Nasrullah mengatakan, masih ada sejumlah pertanyaan yang menganjal dari pihak Saudi sehingga masih perlu dirundingkan. Misalnya, ketika perekaman dilakukan di asrama haji, apakah pemerintah Indonesia bisa menjamin keamanan calhaj tersebut sampai di pesawat? Apakah pemerintah Indonesia bisa menjamin tak ada penyusup menggantikan posisi calhaj tersebut? Atau, apabila terjadi kecelakaan, siapa pihak yang bertanggung jawab dan menangani?
Nasrullah mengatakan, Kemenag RI berupaya meyakinkan, selama ini proses yang seharusnya ada di bandara, diselesaikan di asrama haji. "Calhaj itu, pemeriksaan dilakukan di asrama. Di bandara enggak ada lagi pemeriksaan. Kita sudah melakukan dari tahun ke tahun, itu kita jelaskan," tutur dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, Kemenag bisa memahami kekhawatiran Saudi apabila proses perekaman dilakukan di asrama haji. Namun, ia menegaskan, selama ini proses clearance (pembersihan) hingga sampai di bandara mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI. "Jadi, tak bisa terjadi hal (yang dikhawatirkan Saudi, Red) itu. Makanya kita ke lapangan, presentasikan kegiatan di asrama haji, tutur dia.
Menurut dia, apabila proses perekaman dilakukan di bandara, maka jadwal pemberangkatan akan mundur. Itu yang menjadi keberatan dari Kemenag RI. Selain itu, harus ada koordinasi dengan Angkasa Pura, imigrasi, dan lain-lain di bandara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika