IHRAM.CO.ID, ISLAMABAD -- Biaya haji di bawah skema pemerintah di Pakistan kemungkinan meningkat sebesar 55 ribu rupee. Peningkatan itu didasarkan karena berbagai alasan, termasuk lonjakan harga keseluruhan dan fluktuasi dalam paritas dolar-rupee.
Untuk haji 2018, paket Skema Haji Pemerintah adalah sebesar 270 ribu rupee. Dilansir di The Express Tribune, Rabu (24/10), biaya itu kemungkinan akan tetap di kisaran antara 340 ribu rupee dan 350 ribu rupee untuk musim haji 2019.
Pemerintah Pakistan telah meminta pemerintah Saudi untuk meningkatkan kuota haji Pakistan dari 20 ribu menjadi 30 ribu. Sementara itu, Menteri Agama dan Kerukunan Antaragama Pakistan Noorul Haq Qadri mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menyajikan sebuah kebijakan lima-tahunan pada tahun ini untuk membantu mengatasi masalah keterlambatan dalam pelaksanaannya.
Pada sebuah Konferensi Haji 2019 bertajuk 'Pelatihan dan Panduan untuk Hujjaj' yang digelar oleh Penyelenggara Haji Pakistan (HOAP), Haq mengatakan kebijakan haji yang diumumkan setiap tahun telah menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai alasan. Ia mengatakan, kementerian agama berniat untuk menyewa gedung-gedung selama tiga tahun jika aturan tentang Otoritas Peraturan Pengadaan Publik diizinkan. Menurutnya, ia akan berusaha membuat pelaksanaan haji 2019 menjadi yang terbaik.
Haq telah meminta para pejabat kementerian untuk membandingkan paket haji di Pakistan dengan paket haji di negara lain seperti Indonesia, India, Nigeria, dan Bangladesh. Selanjutnya, dia mengatakan, Pakistan akan mengadopsi aspek positif dari kebijakan haji mereka.
Ia berharap, biaya sebesar 2.000 riyal yang dikenakan untuk melaksanakan umrah lebih dari sekali dalam setahun akan dibebaskan bagi jamaah asal Pakistan. Haq meminta Penyelenggara Kelompok Haji (HGOs) untuk memastikan layanan terbaik bagi jamaah. Ia menekankan agar keluhan tentang bangunan yang disewa yang terletak jauh dari Hijaz-e-Muqaddas dan yang tidak memenuhi komitmen lain harus diatasi.
Saat memimpin rapat kementerian, Haq mengarahkan para pejabat untuk memastikan fasilitas terbaik bagi jamaah dalam kebijakan haji yang baru. Ia mengatakan, kebijakan itu akan lebih ditingkatkan.
Haq juga mengatakan, bahwa kebijakan liberalisasi angkutan udara (//open sky policy) akan dicoba tahun depan untuk memberangkatkan jamaah ke Arab Saudi dan membawa mereka kembali ke Tanah Air. Hal ini guna menghindari pengalaman seperti Shaheen Air selama Haji 2018. Ia mengatakan, pemerintah tengah berupaya untuk memastikan imigrasi jamaah haji dilakukan di Pakistan agar dapat menghemat waktu jamaah di Arab Saudi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Agama dan Kerukunan Antar Agama Mian Muhammad Mushtaq Ahmed, Direktur Jenderal Haji Dr Sajid Yousfani dan para direktur seluruh departemen di kementerian tersebut. Pada pertemuan itu, Yousfani juga memberi penjelasan tentang pertemuan Haji 2018. Tahun ini, menurutnya, sebanyak 120 jamaah Pakistan meninggal selama haji, dan ada 15 anak lahir.
Sebelumnya, Ketua HOAP Naveed Iqbal Butt meyakinkan kerja sama HGOs dengan kementerian agama Pakistan untuk menyediakan fasilitas maksimum bagi jamaah. Ia mengatakan, HOAP harus dilibatkan saat membuat kebijakan Haji.
Butt menambahkan, pelatihan jamaah haji yang benar harus dipastikan sebelum keberangkatan jamaah ke Tanah Suci. Ia juga menekankan agar kebijakan tentang 'yang pertama datang yang pertama dilayani' harus dilanjutkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
