IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Penyelengaraan ibadah umrah di Indonesia beberapa kali mengalami persoalan yang cukup kompleks. Sejumlah persoalan di antaranya, bahkan ada yang di luar jangkauan Kementerian Agama. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan MoU dengan Kementerian/Lembaga dan badan terkait lainnya.
Draft MoU yang diinisiasi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag tersebut telah difinalisasi di Jakarta, Selasa (4/11). Pembahasan draft ini dihadiri beberapa perwakilan Kementerian/Lembaga.
"Mulai hari ini, kita bersama sejumlah kementerian/lembaga dan badan terkait membahas draft MoU tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelengaraan Ibadah Umrah," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Rabu (5/12)
Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam finalisasi draft MoU tersebut yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, Kemenkominfo, Polri dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Nota kesepahaman tersebut, menurut Arfi, bertujuan untuk terwujudnya kerjasama tersinergi dalam upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
"Dalam draft yang dibahas, ruang lingkup nota kesepahaman meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan, pengawasan, dan pembentukan satuan tugas," ucapnya.
Arfi juga menyampaikan kegiatan yang dibuka oleh Dirjen PHU Nizar Ali ini merupakan salah satu program direktif Menteri Agama tahun 2018.
"Seperti disampaikan Dirjen PHU, Pak Nizar Ali saat pembukaan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program direktif dari Kementerian Agama," kata Arfi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika