IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Hidaya Nur Wahid menyesalkan pimpinan dari Kementerian dan Lembaga tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah rekam biometrik oleh Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Komisi I mengundang mitra kerjanya di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Dirjen Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk rapat masalah biometrik, namun dihadiri oleh masing-masing perwakilannya.
“Tadi semuanya masing-masing sudah menyampaikan permintaan maaf karena ketidak hadiran pimpinannya yang sebenarnya kita harap hadir,” kata Hidayat saat sesi tanya jawab bersama seluruh mitra kerjanya di RDP, Senin (21/1).
Hidayat memastikan karena masalah rekam biometrik sudah menjadi issu nasional, maka kehadiran pimpinan dari masing-masing Kementrian dan Lembaga saat RDP sangat penting dan diperlukan dengan tujuan dapat menentukan langkah selanjutnya setelah rapat.
“Bahwa yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa bapak-bapak hadir memang bukan sekadar hadir mewakili, tetapi punya kewenangan atau diberi kewenangan penuh untuk mewakili lembaga sehingga jawaban atau yang disampaikan di sini betul-betul mewakili lembaga, sehingga jangan sampai rapat kita ini ternyata tidak mempunyai aspek legal dari sisi kewenangan pengambilan keputusan,” katanya.
Biasanya, Hidyat mengatakan, untuk membahas issu strategis yang terjadi di lapangan, pimpinan masing-masing mitra kerja Komisi I yang langsung hadir di RDP. Akan tetapi saat ini semua Kementerian dan Lembaga yang diundang hadir dalam rapat hanya mendatangkan perwakilannya.
Hidayat menilai denga kondisi itu, sangat sulit para perwakilan Kementerian dan Lembaga untuk diajak melangkah bersama dalam mengambil suatu keputusan demi terselesaikannya masalah rekam biometrik. Padahal masalah ini dinilai menyulitkan warga seluruh Indonesia yang ingin beribadah umrah ke Tanah Suci.
“Kalau diwakilkan itu seharusnya memerlukan sebuah klarifikasi tersendiri. Jadi karena ini sudah hadir dan menyampaikan sekian banyak informasi dan klarifikasi dari yang kami harapkan, maka kami harapkan juga ada penegasan bahwa bapak-bapak memang mewakili dan terus diberi kewenangan untuk menjawab dan mengambil keputusan. Bila ada diambil keputusan dan akan melanjut ke para meteri atau para pengambil keputusan utama di lembaga masing-masingnya,” katanya.
Hidayat memastikan bahwa Komisi I sengaja menggelar rapat dengan tema membahas masalah rekam biometrik. Ini merupakan bagian dari realisasi sebagai dewan perwakilan rakyat yang mendengar langsung seperti apa pandangan dari pemerintah terkait rekam biometrik yang di lapangan prosesnya banyak dikeluhkan.
“Kami memang mendapatkan begitu banyak keluhan, masukan, termasuk juga aspirasi yang disampaikan oleh para pihak, baik itu calon jamaah umrah maupun lembaga-lembaga penyelenggara umrah,” katanya.
Hidayat menegaskan jika Komisi I mengundang Kementerian dan Lembaga terkait untuk hadir dalam rapat ini bukan tanpa alasan. Akan tetapi semuanya sudah dipersiapkan dengan baik untuk kemudian mendapatkan solusi terkait masalah yang ada.
“Jadi tidak asal-asalan, tujuannya kegiatan ini hanya ingin melaksanakan fungsi dari pada wakil rakyat yaitu melakukan advokasi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
