IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui lima kementerian telah sepakat proses rekam biometrik ditunda. Meski demikian Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel masih melakukan rekam biometrik kepada calon jamaah umrah.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzan menyarankan, pemerintah menemui otoritas tertinggi di Saudi agar permintaan penundaan rekam biometrik dapat dikabulkan oleh pemerintah Saudi. Menurutnya VFS Tasheel tidak akan menunda sebelum Saudi yang meminta penundaan terhadap proses rekam biometrik di lapangan. “ Yang penting pemerintah ngomong sama Saudi,” kata Fahri kepada Republika.co.id di komplek parlemen Senayan, Selasa (29/1).
Fahri mengatakan, jika pemerintah tidak ingin kedaulatannya merasa terganggu oleh negara lain dalam hal ini Saudi yang mengambil data jamaah melalui rekam bimetrik, maka pemerintah jangan segan melakukan pertemuan dengan otoritas tertinggi Saudi, yakni Raja Salman bin Abdulaziz al Saud. “Jadi jangan ngomel di sini, ngomelnya di Saudi sono,” katanya.
Fahri mengatakan, cukup sulit memang jika rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah atau haji merupakan permintaan dari pemerintah Saudi itu sendiri. Karena, menurut Fahri, Pemerintah Saudi memiliki maksud dan tujuan menerapkan kebijakan rekam biometrik yang tak lain untuk kepentingan keamanan negaranya. “Kalau itu permintaannya Saudi susah mau di apain,” katanya.
Karena menurut Fahri Pemerintah RI tidak bisa melakukan intervensi terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan Saudi untuk dijalankan. Terlebih Saudi merupakan tuan rumah di Tanah Suci. Untuk itu siapa pun negaranya jika warga negaranya ingin berangkat ke Tanah Suci harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Saudi termasuk rekam biometrik.
“Ini bukan sistem Indonesia, ini sistem Saudi. Enggak bisa kita intervensi atauran di negara lain,” katanya.
Menurutnya, masalah ini akan selesai jika ada komunikasi atara pimpinan Pemerintah RI dan pimpinan Pemerintah Saudi. Tujuannya untuk menyampaikan bahwa rekam biometrik menyulitkan penduduk Indonesia berangkat umrah. "Begitu Saudinya setuju ya sudah selesai, tidak ada rekam biometrik," katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika