IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Permusyawarakatan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) menyebut Indonesia memiliki kontribusi signifikan pada bisnis di Arab Saudi. Karena itu, Patuhi berharap pemerintah Indonesia tegas meminta kemudahan ihwal kebijakan perekaman biometrik sebagai syarat mendapat visa Saudi.
“Kontribusi kita cukup signifikan terhadap perputaran bisnis di Saudi. Kalau kita setop (hentikan) saja (pengiriman jamaah umrah), luar biasa gegernya itu,” kata Ketua Umum Patuhi Artha Hanif kepada Republika.co.id, Selasa (29/1).
Kebijakan perekaman data biomterik sebagai syarat mendapat visa Saudi dikeluhkan calon jamaah umrah dari Indonesia. Saudi menunjuk perusahaan swasta VFS Tasheel untuk merekam data biometrik di Indonesia. Namun, kantor perwakilan VFS Tasheel hanya berada di kota-kota besar Indonesia. Sehingga, kebijakan itu sangat memberatkan calon jamaah umrah yang berasal dari daerah-daerah terpencil.
Hanif mengatakan, kebijakan perekaman data biometrik tidak diberlakukan di Malaysia. Dia mempertanyakan, apabila kebijakan tersebut wajib, mengapa ada negara-negara yang diperbolehkan tidak melakukan syarat tersebut?
“Kalau ini ketentuan wajib untuk pendatang mana pun yang datang ke Saudi, harusnya diperlakukan sama. Kenapa cuma Indonesia, kenapa diskriminasi dengan Indonesia,” ujar dia.
Seharusnya, Hanif mengatakan Kerajaan Arab Saudi (KSA) melihat bahwa Indonesia mengirim jamaah umrah dalam jumlah besar. Selain itu, 70 persen jamaah umrah dari Indonesia memanfaatkan hotal-hotel baru di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
“Ini sesuatu yang mestinya menjadi perhatian pemerintah kita dan Kerajaan Saudi. Kiranya persoalan-persoalan yang menyulitkan jamaah, menjadi perhatian dan dibantu bagaimana memudahkan,” kata Hanif.
//Saudi Gazette// melaporkan Kementerian Haji dan Umrah Saudi telah menerima hampir 2,8 juta jamaah umrah sejak awal musim. Saat ini, sebanyak 3,27 juta visa telah dikeluarkan untuk calon jamaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.791.438 jamaah umrah telah tiba di Kerajaan. Menurut data, jumlah jamaah umrah tertinggi berasal dari Pakistan dengan 729.117 orang, 478.513 orang dari Indonesia, dan 325.838 orang dari India.
“Jadi secara bisnis, bagaimana pun, jumlah jamaah Indonesia ini sesuatu yang harus diperhitungkan oleh Saudi,” ujar dia.
Menurut dia, Saudi harus mempertimbangkan kondisi geografis yang terdiri atas 17 ribu pulau dalam pemberlakuan kebijakan perekaman biometrik itu. Selain itu, dia beranggapan kendala apapun yang dialami calon jamaah umrah asal Indonesia harus dibantu dan difasilitasi pemerintah Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
