IHRAM.CO.ID, JAKARTA - Jika tak ada aral, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 akan diumumkan hari ini (4/2). Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat bersama panja dari Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2). Menurut dia, rapat tersebut digelar untuk menetapkan besaran biaya haji 2019.
"Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok hari Senin kita akan rapat dengan panja dari pemerintah dan kemungkinan akan diumumkan bersama dengan menteri agama (menag)," ujar Ace, Ahad (3/2).
Namun, Ace belum dapat menyebutkan besaran BPIH tahun ini. Sebab, pemerintah masih terus menegosiasikan besaran komponen pembiayaan haji. "Yang jelas BPIH-nya akan diumumkan besok. Tapi, soal apakah naik atau tidak masih terus kita negosiasikan sampai sekarang," ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini.
Jika pun nantinya BPIH 2019 naik, ia memperkirakan kenaikannya tidak besar, yakni tidak lebih dari Rp 1 juta sehingga tidak memberatkan calon jamaah haji (calhaj). Sebelumnya, lanjut Ace, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Tanah Suci untuk memastikan beberapa komponen yang banyak memakan pembiayaan, seperti pemondokan, akomodasi, dan katering.
"Pembiayaan untuk haji tahun ini memang kami menyaksikan ada kenaikan yang disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi sendiri, yaitu kenaikan naqabah (transportasi darat) yang sampai 10 persen," jelas juru bicara tim kampanye Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini.
Selain naqabah, menurut dia, upgrade AC di Arafah-Mina (Armina) juga berpotensi menyumbang terjadinya kenaikan biaya haji. Kenaikan biaya juga terjadi pada katering karena adanya penambahan jatah makanan untuk jamaah.
Pihaknya, lanjut Ace, sedang mendesak Kemenag untuk menyediakan katering pada hari-hari menjelang wukuf di Arafah. Selama ini, jamaah haji Indonesia tidak mendapatkan layanan makan pada tiga hari menjelang wukuf di Arafah.
"Justru pada saat menjelang puncak haji itu jamaah harus mendapatkan (makan) supaya stamina mereka tetap terjaga," ujar politikus Partai Golkar ini.
Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Ramadhan Harisman, memperkirakan terjadi penurunan BPIH 2019, khususnya dalam mata uang dolar AS, dibandingkan tahun lalu.
Menurut dia, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga jual avtur, dan kebijakan Pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya transportasi darat dalam skema biaya layanan umum sebesar 330 riyal, akan sangat berpengaruh dalam menaikkan BPIH tahun 2019 dalam mata uang rupiah.
“Pemerintah, DPR, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus membahas biaya haji 2019 dalam batasan kewajaran,” ucap Ramadhan dikutip dari laman resmi Kemenag.
Direktur Eksekutif PT Aida Tourindo Wisata, travel haji-umrah anggota Himpuh, Husen Muhammad Badeges, berharap, pemerintah dan DPR menurunkan biaya haji tahun ini.
"Kalau bisa turun, karena uang itu sudah diputar oleh BPKH. Jangan naiklah kalau bisa," ujar Husen saat ditemui di kantor PT Aida Tourindo Wisata, Bekasi, Ahad (3/2).
Ia menjelaskan, saat ini jamaah haji reguler harus menunggu 10 hingga 15 tahun setelah menyetorkan uang muka biaya haji sebesar Rp 25 juta ke bank. Menurut dia, setelah uang tersebut disimpan di bank tentunya ada hasil yang bisa digunakan pemerintah untuk menutupi komponen biaya haji yang naik seperti hotel dan transportasi.
Apalagi, lanjut dia, setoran uang muka jamaah haji saat ini sudah dikelola secara profesional oleh BPKH. "BPKH memang sengaja mengelola uang itu untuk meringankan jamaah," kata Husen.
(ed: wachidah handasah)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
