DPR Minta Kemenag Tingkatkan Pelayanan ke Jamaah Haji

Senin , 05 Aug 2019, 04:49 WIB Reporter :Muhammad Hafil/ Redaktur : Ratna Puspita
Jamaah haji Indonesia menyebrang jalan raya dipandu oleh petugas haji di Jalan Taqwa, Misfalah, Makkah, Senin (29/7).  PPIH Arab Saudi menginstruksikan agar petugas haji untuk membantu jamaah yang ingin menyebrang jalan karena adanya perbedaan budaya lalu lintas Indonesia dan Arab Saudi.
Jamaah haji Indonesia menyebrang jalan raya dipandu oleh petugas haji di Jalan Taqwa, Misfalah, Makkah, Senin (29/7). PPIH Arab Saudi menginstruksikan agar petugas haji untuk membantu jamaah yang ingin menyebrang jalan karena adanya perbedaan budaya lalu lintas Indonesia dan Arab Saudi.

IHRAM.CO.ID, MAKKAH -- Tim Pengawas Eksternal Penyelenggaraan Haji DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji meski tidak ada kenaikan biaya perjalanan haji pada tahun ini. Hasil pemantauan DPR sejauh ini, jamaah menyatakan kepuasan. 

 

“Meski tidak ada kenaikan kami juga meminta kepada Kemenag agar pelayanannya tetap ditingkatkan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily usai melakukan kunjungan kerja ke hotel Tharawaat Al Misfalah, hotel yang ditempati oleh jamaah haji asal Indonesia, Ahad (4/8).

Terkait

Karena itu, Ace mengatakan pihaknya bersama anggota DPR lainnya ingin mengetahui pelayanan haji seperti apa. “Kami ke sini untuk mengetahui pemondokannya seperti apa. Kami ingin tahu apakah hotelnya sekelas bintang tiga sesuai dengan yang dikatakan Menag, kami ingin memastikan apakah sekamar maksimal lima, AC nya juga nyala atau tidak. Air dan toiletnya seperti apa,” kata Ace.

Baca Juga

“Alhamdulillah jika jemaah haji dari Jawa Barat ini sudah mengaku layanan lebih baik tentu itu yang kami harapkan,” kata Ace.

Ace mengatakan, pengawasan terhadap pelayanan ibadah haji tahun ini dilakukan karena yang menentukan biaya perjalanan haji adalah DPR atas usulan pemerintah. Ia menambahkan perjuangan DPR biaya perjalanan haji tahun ini tidak naik.

“Padahal Kemenag sudah nangis-nangis karena dolar naik, kami tidak menaikkan karena kami tahu di samping Kemenag ada BPKH yang mengelola keuangan haji yang setiap tahun mendapatkan keuntungan,” kata Ace.

Menurut Ace, sesungguhnya biaya haji itu per orangnya Rp 70 juta. Tetapi, justru jamaah hanya dikenakan biaya Rp 35 juta.

“Sebab kami di DPR  menyusun mana yang harus dibayar oleh jemaah dan mana yang harus kita bayar dari pengelolaan BPKH. Kalau petugas haji anggarannya bukan dari jemaah tapi dari APBN,” kata Ace.

Karena itu, Ace menegaskan biaya haji Indonesia adalah yang termurah di Asia Tenggara.  "Bohong juga kalau ada yang katakan kalau biaya haji dipakai buat infrastruktur. Kita harus berterimakasih kepada BPKH, Kemenag, DPR dan pemerintah,” kata Ace.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini