Senin 16 Dec 2019 18:08 WIB

Komisi VIII Minta Pemerintah Pastikan Bus Jamaah Haji Prima

Pemerintah diminta memastikan pengelola transportasi haji Saudi profesional.

Komisi VIII Minta Pemerintah Pastikan Bus Jamaah Haji Prima. Foto bus shalawat di Terminal Syib Amir, Makkah (ilustrasi).
Foto: Republika/Syahruddin El-Fikri
Komisi VIII Minta Pemerintah Pastikan Bus Jamaah Haji Prima. Foto bus shalawat di Terminal Syib Amir, Makkah (ilustrasi).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR meminta pemerintah memastikan semua kendaraan yang digunakan jamaah haji di dalam dan luar negeri dalam kondisi prima. Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VIII Ina Amania saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan, Dirjen Imigrasi, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji.

"Dalam perjalanan haji itu kendaraan seperti bus yang harus dipersiapkan juga dari mulai Indonesia sampai juga persiapan yang ada di Arab Saudi," kata Ina di sela-sela RDP, Senin (16/12).

Baca Juga

Dia mengatakan, kendaraan yang sering mobile digunakan saat proses pelaksanaan haji di Arab Saudi adalah bus. Kendaraan ini diminta agar jumlahnya banyak dan tahun pembuatannya masih baru agar tidak ada kendala saat digunakan.

"Jadi berapa kendaraan, tahun berapa, buat apa sehingga tidak ada kendala-kendala yang krusial di sana. Tahun kendaraan penting karena berhubungan dengan suku cadang yang tentunya tahun perbuatan jadi di sana lebih nyaman," katanya.

 

Selain itu, pengelola transportasi di Arab Saudi profesional dalam hal ketepatan waktu. Menurutnya, ketepatan waktu penting selain menjaga kondisi bus yang prima.

"Kami minta mereka profesional untuk ketepatan waktu karena yang diangkut itu juga bukan jamaah yang mudah-mudah banyak yang tua sehingga paling tidak kondisinya semua harus dipersiapkan untuk profesional," katanya.

Ina menuturkan kendaraan bus yang harus tepat waktu dalam menjemput jamaah haji saat dari Jeddah ke Madinah ke Makkah. Intinya, ia meminta semua transportasi yang ada di Arab Saudi memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah.

"Contohnya pada waktu mau ke Muzdalifah, mau ke Arafah, juga mau ke Mina harus dipersiapkan," katanya.

Ina mengatakan, RDP dengan Dirjen Perhubungan yang mewakili pemerintah adalah meminta Dirjen Perhubungan untuk menyampaikan sejauh mana kesiapan pemerintah menyambut musim haji 2020. Komisi VIII akan menegur jika apa yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan yang di lapangan.

"Kita minta masukannya dan juga kita memberikan teguran apabila tidak sesuai dengan apa yang mereka presentasikan ke kami," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement