Ahad 29 Mar 2020 15:09 WIB

Pakistan Perpanjang Penyerahan Sertifikat Medis Haji

Penyerahan sertifikat medis haji Pakistan diperpanjang

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Muhammad Hafil
Pakistan Perpanjang Penyerahan Sertifikat Medis Haji.   Jamaah haji Pakistan di kota Mina sebelum menuju Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (9/8). Sekitar 2 juta jamaah haji dari berbagai negara akan memulai berwukuf di tempat ini sebagai syarat sah berhaji.
Foto: Amr Nabil/AP
Pakistan Perpanjang Penyerahan Sertifikat Medis Haji. Jamaah haji Pakistan di kota Mina sebelum menuju Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, Jumat (9/8). Sekitar 2 juta jamaah haji dari berbagai negara akan memulai berwukuf di tempat ini sebagai syarat sah berhaji.

REPUBLIKA.CO.ID,ISLAMABAD - Kementerian Agama dan Keharmonisan Antar Agama Pakistan memperpanjang tanggal untuk menyerahkan sertifikat medis para calon jamaah haji Skema Haji Pemerintah.

Dikutip dari Pakistan Observer, calon jamaah haji Skema Haji Pemerintah dapat menyerahkan sertifikat medis mereka di cabang bank masing-masing hingga 10 April. Waktu yang diberikan pemerintah mengalami perpanjangan karena situasi yang berlaku di negara tersebut.

Sebelumnya, Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa, Mahmood Khan mengatakan, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan 32 miliar rupee atau setara 6,8 triliun rupiah untuk mengatasi Covid-19 di provinsi tersebut.

Dia juga menginstruksikan untuk memberikan insentif khusus kepada karyawan dari berbagai departemen, termasuk pekerja kesehatan, petugas penyelamat, personel polisi, dan lainnya yang berperang melawan pandemi Covid-19 di garis depan.

"Pemerintah secara serius mempertimbangkan memberikan insentif khusus kepada karyawan sebagai tanda dorongan dan dukungan. Pemerintah provinsi juga sangat menghargai layanan tanpa pamrih dari para karyawan yang berusaha keras untuk menyelamatkan  orang lain dengan risiko hidup mereka sendiri," ujar Mahmood Khan, Ahad (29/3).

Mahmood khan juga menyebut tim medis dan petugas lainnya merupakan pahlawan nyata dalam perang melawan Covid-19. Pemerintah provinsi akan mengakui layanan mereka dan memberikan semua dukungan yang mungkin bisa diberikan kepada mereka.

“Jika ada karyawan yang terkena Covid-19 dalam menjalankan tugas dan kehilangan nyawanya, pemerintah provinsi akan menyokong keluarganya hingga tingkat maksimum," ujar Mahmood Khan.

Ketua Menteri juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada para pemilik pusat perbelanjaan, pasar, dan restoran atas kerja sama mereka dengan pemerintah. Pemilik usaha bersedia menutup lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan aturan pemerintah sebagai langkah pencegahan dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Dia juga berterima kasih kepada masyarakat umum karena menjaga jarak sosial maksimum dan meminimalkan kontak sosial dalam situasi saat ini.

Sementara itu, dilaporkan sebanyak enam ratus botol sanitasi tangan palsu disita dan pelakunya ditahan di ibukota provinsi, Sabtu (28/3) kemarin. Menurut data rinci administrasi kabupaten, Asisten Komisaris Tambahan Peshawar Muhammad Shafiq Afridi bersama Faqirabad SHO Javed Akhtar menggerebek sebuah plaza di Faqirabad, area Peshawar.

Pakistan saat ini tengah menghadapi krisis kekurangan masker wajah dan pembersih tangan, di tengah menyebarnya Covid-19. Pemerintah berulang kali memperingatkan toko dan perusahaan manufaktur agar tidak menimbun dan mengambil untung dari produk tersebut.

Pemerintah Khyber Pakhtunkhwa telah memutuskan untuk mengubah 231 sekolah di seluruh provinsi menjadi pusat karantina. Ini termasuk 133 sekolah anak laki-laki dan 98 sekolah anak perempuan.

28 sekolah di Charsadda akan diubah menjadi pusat isolasi pasien coronavirus, sisanya 25 sekolah di Swabi dan 31 sekolah anak laki-laki di Lower Dir.

Pada hari Jumat, pemerintah KP mengumumkan semua lembaga pendidikannya, termasuk sekolah swasta dan negeri, perguruan tinggi, pusat pendidikan dan universitas, akan ditutup hingga 31 Mei.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement