REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Jabar, menerima keputusan Menteri Agama (Menag), yang meniadakan ibadah haji tahun ini. Namun, menurut Ketua Sapuhi Jabar, Zainurrofieq pihaknya menyayangkan keputusan yang diambil Menag karena terlalu tergesa-gesa dengan tak mengajak semua pihak berkomunikasi. Termasuk, dengan komisi 8 DPR RI.

"Kami menyayangkan, dalam mengambil keputusan sepihak. Karena belum ada yang diajak bicara. Bagusnya kan dikomunikasikan dengan komisi 8," ujar Zainurrofieq yang akrab disapa Zainur kepada Republika.co,id, Selasa (2/6).

Zainur mengatakan, karena sudah diputuskan maka Sapuhi akan mengikuti keputusan yang sudah diambil Menag. Karena, haji jadi diselenggarakan atau pun ditiadakan, Sapuhi akan mengikuti aturan pemerintah. "Memang dibutuhkan langkah-langkah arahan pemerintah. Tapi yang disayangkan itu tadi, masalah teknisnya. Kalau sudah diputuskan ya tak ada masalah," katanya.

Menurut Zainur, Menag memang telah menyatakan akan mengkomunikasikan keputusannya ini kepada semua pihak. Namun, ia menilai seharusnya komunikasi dilakukan sebelum mengambil keputusan bukan sebaliknya.

Saat ditanya tentang kerugian yang harus ditanggung pemerintah, Zainur mengatakan, dari sisi kerugian sebenarnya tak terlalu signifikan karena semua pohak pun akan mengikuti. Jadi walaupun ada DP perhotelan, akomidasi dan lain-lain, tetap tak akan hangus. 

"Anggota kami kan ada sekitar 50-an. Nah yang menyelenggarakan haji khusus cuma 4. Jamaah hajinya, sekitar 150 orang," kata Zainur seraya berharap ke depannya dalam mengambil keputusan Menag harus melakukan komunikasi sehingga teknisnya kurang rapih dan menyisakan masalah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika