REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Arab Saudi akan segera membuat keputusan pelaksanaan ibadah haji 2020 pads 15 Juni. Hal itu disampaikan Menteri Federal Urusan Agama dan Keharmonisan Pakistan Pir Noor-ul-Haq Qadri, saat memimpin rapat konsultatif pelaksanaan haji, Kamis (11/6).
Seperti dikutip di Daily Times, Kamis (11/6), pertemuan konsultatif virtual tersebut dihadiri oleh pejabat senior kementerian tersebut, termasuk Menteri Agama DG Hajj Jeddah Abrar Mirza, Direktur Mekkah Sajid Manzoor Asadi dan Direktur Madinah Tariq Rahmani. Pertemuan membahas secara rinci semua kemungkinan pengaturan untuk pembayaran haji 2020.
Dia menyampaikan rapat membahas pelaksanaan haji tahun ini terjadi dalam konteks epidemi corona. Jamaah harus melakukan langkah pencegahan di Arab Saudi dan Pakistan.
Qadri memerintahkan DG Jeddah untuk membuat perkiraan jika haji dimungkinkan dilaksanakan. Pir Noor-ul-Haq Qadri mengatakan jika Saudi memutuskan membuka haji dengan dmengurangi jumlah jamaah dan durasi haji, apakah akan berpengaruh pada biaya haji.
"Bagaimana dampak pada paket haji. Langkah pencegahan apa yang direkomendasikan organisasi kesehatan dunia kepada para pejabat Saudi dalam hal ini?" katanya.
Dalam pertemuan itu juga membahas tentang pengiriman jamaah haji berusia 20 dan 50 tahun sesuai dengan rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia.
Menteri Urusan Agama Sardar Ijaz Ahmad Khan mengatakan dalam rapat kementerian siap untuk segala keadaan darurat mengenai pengaturan pelaksanaan haji. "Kami akan bekerja siang dan malam untuk jamaah," katanya.
Menteri Federal mengatakan dia juga terus berhubungan dengan pihak berwenang Saudi dan negara-negara Muslim lainnya. Ia yakin Arab Saudi akan membuat keputusan terbaik dengan mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan jamaah. Kementerian dan kantor haji Pakistan harus melanjutkan persiapan mereka untuk melihat keputusan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.
Sumber: https://dailytimes.com.pk/625120/saudi-govt-expects-decision-over-hajj-likely-after-june-15/
Ikuti Whatsapp Channel Republika