REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi masih terus memantau perkembangan di Arab Saudi terutama terkait umrah. Sapuhi baru bisa memetakan skenario setelah Saudi resmi membuka umroh.
"Memang belum ada kepastiannya harus gimana-gimana karena perlu koordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi," kata Ketum Sapuhi Syam Resfiadi saat dihubungi, Senin (27/7).
Syam Rersfiadi mengatakan, berdasarkan hasli rapat virtual antar Kementerian Agama dan asosiasi umroh pada Rabu 22 Juli kemarin, memang telah dibahas beberapa poin. Di antaranya terkait skenario jika umroh dibuka. "Kementerian Agama dengan asosiasi PPU dan pihak akan membuat skenario mitigasi pelanggan ibadah umroh akan membuka atau menerima jamaah umroh," katanya.
Syam mengatakan, saat rapat kemarin Sapuhi mengusulkan agar Kementerian Agama melakukan pembahasan dengan satgas covid 19 nasional. Hal itu terkait dengan persiapan protokol kesehatan bagi jamaah umroh.
"Sampai saat ini masih belum ada informasi resmi dari pemerintah kerajaan Saudi tentang penyelenggaraan ibadah umroh," katanya.
Pada saat rapat itu juga kata Syam sepakat bahwa jamaah yang tertunda keberangkatan akibat larangan berkunjung untuk umrah dan ziarah per 27 Februari 20 menjadi prioritas untuk diberangkatkan. Dan dimungkinkan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umroh bagi jamaah yang tertunda. "Akibat adanya kenaikan pajak dan kebijakan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi," katanya.
Selain itu PPIU juga agar dapat mempersiapkan keberangkatan ibadah umroh bagi jamaahnya berupa penjadwalan keberangkatan, namun dihimbau untuk tidak mencantumkan harga paket layanan mengingat belum jelas kapan berangkatnya.
Poin lain yang dibahas adalah bahwa maskapai penerbangan siap memberangkatkan jamaah umroh saat pemerintah kerajaan Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah umroh. Untuk maskapai Garuda Indonesia tidak ada tambahan biaya untuk jamaah yang melakukan reschedule bagi yang sudah memiliki tiket. "Untuk Saudi Airlines jamaah dihimbau untuk melakukan refund tiket," katanya.
Dan yang paling penting saat rapat kemarin PPIU meminta kepada KJRI Jeddah untuk dapat menjembatani pengembalian kontrak kontrakan haji di Arab Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika